RM.id Rakyat Merdeka - Kewajiban distribusi Domestic Market Obligation (DMO) minimal 35 persen melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan, dinilai mampu menekan harga minyak goreng, sekaligus memastikan pasokan tetap aman.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, implementasi kebijakan tersebut menunjukkan hasil positif dengan penurunan harga minyak goreng rakyat merek MinyaKita di tingkat nasional.
Per 10 April 2026, harga rata-rata MinyaKita tercatat Rp 15.961 per liter. Turun 5,45 persen dibandingkan Rp 16.881 per liter pada 24 Desember 2025 sebelum kebijakan diberlakukan.
Baca juga : Akhiri Konflik Internal, Sejumlah Pimpinan DPW Minta Sekjen PPP Diganti
“Bahkan, realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan baik,” ujar Budi dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, realisasi distribusi DMO hingga awal April 2026 mencapai sekitar 49,45 persen. Hal itu melampaui ketentuan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
Menurut dia, batas minimal 35 persen merupakan kewajiban dasar bagi pelaku usaha. Sementara realisasi distribusi dapat meningkat, seiring kesiapan pasokan dan volume ekspor produk turunan kelapa sawit.
Baca juga : Hanya Komunikasi Politik, Paloh Bantah NasDem & Gerindra Akan Merger
Pemerintah juga menegaskan bahwa MinyaKita bukan minyak goreng bersubsidi, melainkan bagian dari kewajiban pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketersediaannya sangat bergantung pada realisasi DMO yang dipengaruhi aktivitas ekspor.
“Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi,” jelas Budi.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal S. Shofwan mengatakan, pentingnya penguatan jalur distribusi melalui BUMN untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar rakyat.
Baca juga : Belajar Dari China & Singapura, OJK Siap Cegah Aksi Scam Lewat Telepon
“Penyaluran melalui BUMN kami optimalkan untuk memastikan MinyaKita sampai langsung ke pedagang pasar rakyat. Upaya ini penting untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah terjadinya spekulasi harga,” jelasnya.
Kemendag bersama dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait, terus mengintensifkan pengawasan. Terutama pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan stok tersedia dan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.