RM.id Rakyat Merdeka - Ketidakpastian geopolitik global yang kian meningkat kembali menempatkan isu ketahanan energi sebagai prioritas strategis berbagai negara, termasuk Indonesia.
Gangguan rantai pasok, dinamika kawasan, serta persaingan global dalam menarik investasi energi mendorong sinergi erat antara Pemerintah dan pelaku industri guna menjamin keberlanjutan pasokan energi nasional.
Topik tersebut menjadi sorotan utama dalam sesi diskusi Leadership Roundtable Talk (LRT) yang merupakan bagian rangkaian pameran dan konvensi tahunan Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-50. Forum yang dikenal luas sebagai IPA Convex ini secara konsisten menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan—mulai dari regulator, pelaku industri, hingga pakar—untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi penguatan sektor hulu migas.
Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir dalam sesi LRT, di antaranya Wakil Menteri ESDM Yuliot, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, President and Group CEO PETRONAS Tengku Muhammad Taufik, serta Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro, bersama sejumlah pemimpin industri lainnya.
Baca juga : Pemerintah Dorong Water Taxi Bali, ASDP Perkuat Integrasi Antarmoda Nasional
Diskusi ini akan menyoroti keterkaitan erat antara ketahanan energi dan aspek pembiayaan. Dalam situasi global yang penuh risiko, negara dituntut untuk mengadopsi strategi diversifikasi pasokan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan kawasan guna meningkatkan resiliensi energi.
Di saat yang sama, Indonesia juga harus mampu meningkatkan daya saing dalam menarik investasi hulu migas di tengah ketatnya alokasi modal global. Sebagai langkah strategis, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memastikan ketersediaan energi domestik, termasuk dengan membatasi ekspor minyak mentah bagian kontraktor.
Kebijakan ini bertujuan menjaga pasokan dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat stabilitas energi nasional di tengah volatilitas global—meskipun berimplikasi pada penyesuaian dalam skema kontrak bagi hasil (PSC).
IPA, sebagai representasi pelaku usaha hulu migas, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut, dengan catatan implementasinya tetap menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak dalam kontrak.
Baca juga : Geopolitik Memanas, Lembaga Intelijen Diminta Sinergi Hadapi Ancaman Asimetris
Prinsip no gain no loss dinilai menjadi landasan penting agar kontraktor tetap memperoleh kepastian penjualan, di mana minyak mentah yang sebelumnya diekspor akan diserap oleh Pertamina dengan harga setara.
Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, menegaskan, kebijakan ini tidak merugikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), selama dijalankan secara adil dan transparan. Meski demikian, IPA juga menekankan pentingnya pengelolaan masa transisi secara cermat.
Proses pengalihan lifting dari pasar ekspor ke domestik harus berjalan mulus agar tidak mengganggu produksi maupun operasional di lapangan.
Melalui forum Leadership Roundtable Talk, diharapkan tercapai keselarasan perspektif antara pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan daya tarik investasi.
Baca juga : Prasasti: Diplomasi Energi Kunci Ketahanan Nasional
Forum ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat fondasi energi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.