RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap stabil sepanjang 2026. Instrumen fiskal hingga kebijakan energi disiapkan sebagai penopang di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan momentum ekonomi agar tetap berada di kisaran target 5,4 persen.
“Berbagai kebijakan disiapkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap gejolak global,” ujar Airlangga, dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB TW 1 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 55 triliun sesuai PP Nomor 9 Tahun 2026. Selain itu, bantuan pangan akan dipercepat pada April hingga Juni dengan sasaran 3,2 juta keluarga penerima manfaat. Program ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Siapkan 23 Calon Pelaut
Di sektor energi, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi dan kompensasi dalam APBN 2026 sebesar Rp 356,8 triliun. Kebijakan ini bertujuan menahan tekanan harga di pasar domestik.
Pemerintah juga mendorong implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan menghemat impor solar hingga Rp 48 triliun.
Di bidang perumahan, program 3 juta rumah melalui skema FLPP mendapat alokasi Rp 37,1 triliun. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar Rp 8,9 triliun juga disiapkan.
Sementara itu, kredit program perumahan didorong dengan plafon mencapai Rp 34,8 triliun guna memperluas akses pembiayaan masyarakat. Pemerintah juga mengalokasikan Rp 13,4 triliun untuk revitalisasi sekolah. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Baca juga : Bali Disiapkan Jadi Pusat Keuangan Dan Kesehatan
Selain belanja negara, pemerintah menyiapkan relaksasi kebijakan untuk mendorong sektor industri. Bea masuk impor LPI akan diturunkan menjadi 0 persen dari sebelumnya 5 persen.
Bea masuk bahan baku plastik juga dipangkas menjadi 0 persen selama enam bulan. Langkah ini diharapkan menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri.
Reformasi kebijakan impor terus dilakukan, termasuk penyesuaian perizinan teknis. Pemerintah juga meninjau kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI), terutama untuk bahan baku impor.
Di sisi perizinan, penyederhanaan dilakukan melalui sistem OSS. Standardisasi biaya konsultasi teknis dan perizinan bangunan disiapkan untuk memberi kepastian bagi pelaku usaha.
Baca juga : Pemerintah Gaet Kadin Pererat Sinergi Dagang
Langkah-langkah tersebut melengkapi capaian ekonomi nasional pada triwulan I 2026 yang tumbuh 5,61 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Pemerintah optimistis kombinasi kebijakan fiskal, energi, dan kemudahan usaha dapat menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.