RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel meminta pemerintah mengundang eksportir nasional agar dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kurs rupiah terhadap dolar AS.
"Semua harus bahu-membahu untuk menguatkan ekonomi nasional," katanya, Rabu (10/6/2026).
Hal itu disampaikan Gobel menyambut prakarsa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang aktif berkoordinasi dengan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi nasional. Dasco bertemu dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, serta Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara.
Koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mencari jalan keluar atas pelemahan kurs rupiah dan penurunan indeks saham. Salah satu yang dibahas adalah tindak lanjut kebijakan baru pemerintah terkait prosedur ekspor batu bara, minyak sawit, dan nikel melalui BUMN DSI, serta upaya meningkatkan ekspor migas dan menarik investasi asing.
Gobel mengatakan, pemerintah juga perlu membantu meningkatkan ekspor nonmigas dan menarik investasi asing di luar sektor pertambangan.
"Perhatikan juga sektor industri, manufaktur, dan pangan. Ini menyerap tenaga kerja yang besar dan mendorong pemerataan ekonomi," katanya.
Menurut Gobel, langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menurunkan biaya logistik, mempercepat digitalisasi bea cukai, meningkatkan efisiensi kontainer, memperbaiki layanan pelabuhan, serta mempermudah akses transportasi menuju pelabuhan.
Baca juga : Elara Skin Hadir di Indonesia, Usung EXO3 untuk Perawatan Kulit dari Rumah
Melalui KBRI di berbagai negara, pemerintah juga dapat melakukan diversifikasi tujuan ekspor agar tidak hanya bertumpu pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China.
"Ini juga bisa mengurangi risiko geopolitik dan pelambatan ekonomi global," katanya.
Sebagai langkah awal, Gobel meminta pemerintah mengundang para eksportir nasional, termasuk pelaku UMKM.
"Sinergi ini sangat penting dalam rangka menyatukan energi nasional demi persatuan dan ketahanan ekonomi nasional," katanya.
Lebih lanjut, Gobel menilai pemerintah harus mendorong UMKM agar mampu menembus pasar ekspor. Menurutnya, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 97 persen dan terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 60 persen. Namun kontribusinya terhadap ekspor baru sekitar 15 persen.
"Terjadi paradoks. Pemerintah harus membantu UMKM agar bisa berkontribusi terhadap ekspor," katanya.
Sebagai perbandingan, di Jepang kontribusi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor masing-masing sekitar 50 persen, 70 persen, dan 50 persen. Sementara di China mencapai sekitar 60 persen, 80 persen, dan 70 persen.
Baca juga : Pemerintah Pastikan DSI Kelola Ekspor SDA Satu Pintu Secara Transparan
"Relatif ada konsistensi antara kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi terhadap ekspornya," katanya.
Menurut Gobel, potensi ekspor UMKM cukup besar, mulai dari produk makanan, rempah-rempah, fesyen, furnitur, herbal, kerajinan, produk halal, hingga ekonomi kreatif.
Untuk mendorong ekspor nasional, pemerintah juga perlu menyediakan kredit ekspor, asuransi perdagangan, dan insentif pajak.
"Dengan naiknya ekspor maka Indonesia akan lebih banyak memiliki dolar," katanya.
Gobel mengingatkan industri nasional dan UMKM akan lebih tangguh jika diikuti pengendalian impor.
"Impor ini akan menghabiskan dolar dan menurunkan kurs rupiah," katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah membatasi impor produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga diminta melarang impor tekstil dan garmen bermotif tradisional Indonesia.
Baca juga : DPR-Pemerintah-BI Bersatu Kuatkan Rupiah
"Pasar Indonesia yang besar itu aset. Ini yang dilakukan Amerika Serikat melalui kebijakan tarifnya dan yang dilakukan China dengan memaksa produsen asing memproduksi barangnya di China. Kita justru menghancurkan pasarnya sendiri," katanya.
Gobel menilai ekonomi yang bertumpu pada sektor pertambangan tidak berkelanjutan dan bersifat padat modal. Karena itu, pemerintah perlu lebih berpihak pada sektor industri, UMKM, dan pangan.
"Kita harus berpikir untuk jangka panjang, berdimensi pemerataan, dan membangun kualitas sumber daya manusia," katanya.
Menurut Gobel, hanya dengan cara itu ekonomi Indonesia akan lebih tahan terhadap gejolak pasar, termasuk tekanan terhadap indeks saham dan nilai tukar rupiah akibat aksi spekulan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.