RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara.
Menurut Kemenpar, BVK bukan sekadar kebijakan visa, melainkan bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional. Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan.
Kemenpar memandang Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara,” ujar Kemenpar dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Baca juga : Kemendagri Ajak Daerah Perkuat Inovasi di Tengah Tantangan Fiskal
Indonesia sejatinya memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan BVK secara luas. Pada 2016, Indonesia memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara. Kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics menunjukkan kebijakan tersebut menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen dan mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.
Berdasarkan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara pada 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.
Kajian WTTC juga menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sejumlah bentuk fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan jenis visa baru (new visa types) yang berada pada 8,1 persen per tahun.
Dari perspektif kawasan, kebijakan visa Indonesia dinilai perlu terus diperkuat agar lebih kompetitif. Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara ASEAN, jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Baca juga : SPI Dorong RUU Advokat Masuk Agenda Prioritas
Kemenpar memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional. Namun, pada saat yang sama Indonesia juga perlu memastikan tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.
Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat mendorong peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara. Kajian tersebut mencatat destinasi wisata dapat memperoleh peningkatan kunjungan sebesar 7,2 persen hingga 27 persen melalui penghapusan persyaratan visa atau ketentuan masuk lainnya.
Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui mekanisme travel authorization dalam situasi bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen.
Kemenpar menilai temuan tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Dengan kemudahan akses yang tepat, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, dan tenaga kerja sektor pariwisata.
Baca juga : Gubernur Kepri Ansar Ahmad Jadikan Permainan Rakyat Daya Tarik Wisata Budaya
Karena itu, Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat guna mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.
“Pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang dapat bergerak di destinasi. Karena itu, kebijakan BVK perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global,” kata Kemenpar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.