RM.id Rakyat Merdeka - Aktivitas sektor industri pengolahan atau manufaktur nasional melandai pada Juni 2026 akibat terganggunya rantai pasok global. Kendati demikian, Pemerintah optimistis kinerja sektor riil ini akan kembali positif dalam waktu 6 bulan hingga 12 bulan ke depan.
Laporan S&P Global mencatat Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 melorot ke level 46,9, turun dari posisi Mei 2026 yang berada di level 50,0. Angka di bawah ambang batas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur sedang berada pada fase kontraksi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelemahan ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Gangguan pada rantai pasok global kini menjadi tantangan utama yang menekan sektor riil di berbagai negara.
“Jadi supply chain sangat terganggu, memang Indonesia lebih telat terganggunya. Sementara negara lain sudah mengalami lebih dulu,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Mantan Menteri Perindustrian itu menjelaskan, persoalan logistik dan pasokan global ini telah menjadi perhatian utama dalam berbagai forum ekonomi internasional. Mulai dari The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hingga forum di kawasan ASEAN. Namun, Pemerintah meyakini kondisi ini bersifat temporer.
“Karena itu, manufaktur harus menjadi perhatian. Tetapi kalau kita lihat outlook, 12 bulan ke depan relatif lebih optimistis,” ucap Airlangga.
Baca juga : Demokrat Jabar Dorong Kader Lakukan Persiapan Sejak Dini
Senada, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan, indikator bulanan tersebut perlu dibaca secara menyeluruh. Jika menilik komponen ekspektasi pelaku usaha dalam survei PMI, optimisme industri ke depan sejatinya masih terjaga.
“Ada komponen pilarnya. Jadi nggak bisa kita spot atau hanya melihat angka saat ini,” ujarnya.
Susiwijono menambahkan, indikator PMI bulanan belum merekam seluruh realisasi investasi di lapangan, seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini peminatnya masih tinggi.
Banyak investor hilirisasi yang mengantre untuk membangun fasilitas produksi.
“Hal itu dikarenakan pembangunan kawasan industri dan pabrik memerlukan waktu dua hingga tiga tahun hingga mulai beroperasi,” kata Susiwijono.
Karena itu, momentum ini akan dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat perizinan dan pembentukan kawasan ekonomi baru demi mendorong produktivitas.
Baca juga : BSI Tawarkan Angsuran Pasti Dan Terjangkau
“Percepatan proses perizinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan mampu mendorong aktivitas industri, mempercepat pembangunan fasilitas produksi, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” harap Susiwijono.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengingatkan Pemerintah agar merespons penurunan PMI Manufaktur ini dengan kebijakan yang tepat sasaran. Identifikasi masalah secara mendalam mutlak diperlukan sebelum menelurkan stimulus.
“Sebelum mengeluarkan kebijakan, Pemerintah harus lebih dahulu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab perlambatan aktivitas industri. Dengan begitu, intervensi yang disiapkan mampu mengembalikan kinerja sektor manufaktur,” kata Timboel.
Menurutnya, salah satu tantangan riil saat ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi menekan arus kas (cash flow) pabrikan. Terutama industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.
OPSI mendorong adanya insentif permodalan khusus agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Kalau ada masalah ya kasih modal, dengan suku bunga yang rendah. Jangan mengikuti BI rate. Kalau BI rate naik, suku bunga pinjaman juga naik. Nah, ini harus ada perlakuan khusus,” ujarnya.
Baca juga : Perda SJUT Sudah Berlaku, Pemprov DKI Mulai Tata Kabel Udara Semrawut
Selain aspek likuiditas dan pembiayaan jangka panjang, Timboel juga menekankan pentingnya kepastian pasokan energi di dalam negeri, serta iklim usaha yang kondusif.
Menurutnya, ketersediaan listrik, gas, hingga batubara perlu dipastikan tetap mencukupi agar kegiatan produksi tidak terganggu.
“Pemerintah juga harus menjaga kepercayaan investor melalui iklim usaha yang kondusif dan memberikan jaminan bagi investor berinvestasi dan mengembangkan usahanya,” pungkas Timboel. NOV
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 8, edisi Minggu, 12 Juli 2026 dengan judul "PMI Manufaktur Juni Turun Ke Level 46,9 Pemerintah Optimistis Bakal Pulih 6 Bulan Lagi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.