RM.id Rakyat Merdeka - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini menilai, Indonesia telah mencatat kemajuan ekonomi selama 81 tahun kemerdekaan. Namun, kata dia, masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.
Didik mengatakan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana tercantum dalam konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan tema Kemerdekaan RI ke-81, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Menurut dia, filosofi tersebut mencakup semangat kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan yang menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
"Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum, tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain," kata Didik dalam refleksinya mengenai kondisi ekonomi Indonesia, Sabtu (15/8/2026).
Ia mengingatkan Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi pada 1998 dengan pendapatan per kapita sekitar 455 dolar AS. Namun, melalui proses transisi yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, stabilitas ekonomi dan politik mulai kembali terbentuk.
Pada periode tersebut, nilai tukar rupiah yang sempat mencapai sekitar Rp 16.400 per dolar AS berhasil distabilkan hingga sekitar Rp 6.500 per dolar AS. Sejumlah fondasi kelembagaan juga diperkuat melalui pembentukan Undang-Undang Bank Indonesia yang independen dan regulasi antimonopoli.
Menurut Didik, pembukaan ruang demokrasi, pengembangan kebebasan pers, serta pembebasan tahanan politik turut menjadi bagian dari proses transisi yang kemudian menopang perkembangan Indonesia pada periode berikutnya.
Baca juga : Transformasi Terminal Terpadu Amplas: Modernisasi Fasilitas dan Tantangan Operasional
Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarnoputri juga dinilai memberikan arti terhadap perkembangan ekonomi hingga Indonesia kemudian menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan bergabung dalam kelompok G20.
"Indonesia kemudian masuk menjadi negara besar dalam ekonomi, yakni G20 dengan pendapatan 5 ribu dolar per kapita," ujarnya.
Meski demikian, Didik menilai capaian tersebut belum cukup jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berkembang dalam kurun waktu yang relatif sama.
Ia mencontohkan Korea Selatan yang pada 1960-an memiliki tingkat pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun, setelah sekitar 50 tahun, pendapatan per kapita Korea Selatan telah mencapai sekitar 36 ribu dolar AS, atau sekitar tujuh kali lipat dibandingkan Indonesia yang berada di kisaran 5 ribu dolar AS.
Selain persoalan ketertinggalan relatif, Didik menyoroti penurunan jumlah masyarakat kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, kelas menengah merupakan salah satu tulang punggung perekonomian karena berperan penting dalam menopang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
Mengutip studi LPEM FEB UI, ia menyebut sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam periode 2018 hingga 2023. Jumlah kelas menengah yang pada 2018 mencapai sekitar 60 juta orang atau 23 persen dari populasi turun menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8 persen pada 2023.
"Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini," katanya.
Baca juga : Tanggapi Hasil Survei, Ekonom: Fundamental Ekonomi RI Masih Tetap Kuat
Didik menilai kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang diwarisi Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang selama ini bergerak moderat di kisaran lima persen belum cukup untuk mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata.
Ia juga menyoroti ketimpangan kondisi tabungan masyarakat. Berdasarkan data yang dikemukakannya, jumlah rekening dengan saldo hingga Rp 100 juta meningkat dari sekitar 292 juta rekening pada 2019 menjadi 666 juta rekening, sementara rata-rata saldonya turun dari sekitar Rp 2,9 juta menjadi Rp 2,7 juta.
Sebaliknya, jumlah pemilik rekening dengan simpanan di atas Rp 5 miliar disebut meningkat dari sekitar 8.500 orang menjadi 129 ribu orang. Rata-rata tabungan kelompok tersebut juga meningkat dari sekitar Rp 24 miliar menjadi Rp35 miliar.
Menurut Didik, tergerusnya kelas menengah dan tabungan masyarakat dapat menurunkan daya tahan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi. Kondisi itu juga dapat mendorong masyarakat menunda pembelian barang tahan lama serta mengurangi investasi untuk pendidikan dan kesehatan keluarga.
"Masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat seperti ini memunculkan kecemasan mengenai masa depan pekerjaan dan pendapatan," ujarnya.
Dalam perspektif ekonomi perilaku, lanjut Didik, hilangnya rasa aman dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang ditempuh. Karena itu, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak berkembang menjadi sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik.
Dalam menghadapi persoalan tersebut, Didik menilai Presiden Prabowo berupaya mengubah arah kebijakan ekonomi dengan memperbesar peran negara. Menurut dia, Presiden Prabowo dalam sejumlah pidatonya menyoroti struktur ekonomi yang dinilai masih dikuasai konglomerasi serta penyaluran kredit perbankan yang lebih banyak dinikmati pengusaha besar.
Baca juga : Ramalan 3 Lembaga Dunia, Ekonomi RI Masih Tumbuh 5 Persen
Karena itu, kata Didik, transformasi struktur ekonomi diperlukan dari bentuk segitiga dengan porsi terbesar berada di lapisan atas menuju struktur belah ketupat yang ditandai dengan menguatnya kelompok menengah.
Namun, ia mengingatkan transformasi tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan yang berorientasi ke dalam atau inward looking dan mengandalkan sumber daya alam.
"Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau ekonomi sektor luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar," katanya.
Didik menilai Indonesia perlu memperkuat orientasi ekonomi keluar dengan meningkatkan perdagangan internasional, ekspor, dan daya saing industri nasional. Menurut dia, Indonesia masih tertinggal jauh dari Vietnam dalam perdagangan luar negeri sehingga perlu mengejar ketertinggalan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.
Ia menegaskan penguatan sektor eksternal menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik dan sumber daya alam. Dengan memperkuat ekspor dan jaringan perdagangan global, Indonesia diharapkan mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan perolehan devisa.
"Ini yang harus dikejar untuk mengejar pertumbuhan 6-7 persen," ujar Didik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.