RM.id Rakyat Merdeka - Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus dikebut Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Hingga September 2026, realisasi penyaluran baru mencapai 154.949 unit senilai Rp19,3 triliun atau 44,27 persen dari target 350 ribu unit sepanjang tahun ini.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi pada kuartal terakhir 2026. Sekitar 65 ribu unit per bulan disiapkan untuk disalurkan pada Oktober-Desember guna mengejar target akhir tahun.
Hal itu disampaikan Heru kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Heru, penyaluran FLPP masih menghadapi tantangan dari sisi pasokan maupun permintaan. Dari sisi pasokan, kenaikan biaya pembangunan dan harga lahan menjadi salah satu kendala.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bangunan tempat tinggal mencapai 10,03 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Agustus 2026. Sementara inflasi kelompok konstruksi mencapai 9,52 persen yoy.
"Harga rumah subsidi tapak masih mengacu pada ketentuan 2024 dan belum mengalami penyesuaian pada 2026. Kondisi ini ikut menekan margin pengembang dan berpotensi memperlambat penyediaan rumah subsidi," kata Heru.
Baca juga : Kejar 350 Ribu Rumah Subsidi Tahun Ini, PKP Bakal Daur Ulang KPR Macet
Dari sisi permintaan, sebagian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi kendala pinjaman konsumtif yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Lokasi rumah yang jauh dari pusat aktivitas juga menjadi pertimbangan calon debitur.
Kendala juga muncul dalam proses penyediaan rumah, mulai dari perizinan, tata ruang, sertifikasi lahan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas.
Untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, komunitas, kampus, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, kawasan industri hingga pekerja sektor informal.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses informasi mengenai KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
"Saat ini, terdapat potensi realisasi 49.830 calon debitur yang masih menjalani proses subsidi checking, analisis kredit, SP3K, trilogi hingga akad kredit," ungkap Heru.
BP Tapera juga berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penyelesaian perizinan di daerah.
Baca juga : FLPP Tembus 150.750 Unit, BP Tapera Genjot Rumah Subsidi
Di sisi konsumen, BP Tapera mendukung relaksasi SLIK OJK agar outstanding kredit di bawah Rp1 juta tidak menghambat pengajuan KPR subsidi bagi MBR.
Selain rumah tapak, BP Tapera memperluas pilihan hunian melalui rumah susun subsidi. Hal ini dilakukan dengan menindaklanjuti Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 dan mendorong pengembang mengunggah produk hunian ke aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).
"Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026 tentang Rusun Subsidi dengan tenor hingga 40 tahun," jelas Heru.
Terkait skema daur ulang kredit pemilikan rumah (KPR), Heru mengatakan BP Tapera bersama Kementerian PKP masih mematangkan kebijakan recycle KPR atau alih kepemilikan rumah subsidi. Skema tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mempercepat realisasi FLPP.
Selain itu, BP Tapera menyiapkan akad massal sekitar 71 ribu unit rumah subsidi pada Desember 2026 di Jawa Timur. Akad massal keempat tersebut mencakup rumah tapak maupun rumah susun subsidi.
"Ini akad massal keempat. Namun akad tersebut belum cukup. Masih ada sekitar 125 ribu unit yang harus dikejar melalui percepatan penyaluran KPR subsidi," terangnya.
Baca juga : BP Tapera-Bank Jakarta Salurkan FLPP Untuk Petugas Makam Bung Hatta
Untuk memastikan rumah yang disalurkan benar-benar siap huni, Heru menerapkan sistem trilogi stok. Inovasi tersebut diperkuat melalui inisiatif rumah.go.id untuk membangun ekosistem perumahan yang memudahkan masyarakat mengakses FLPP.
Heru menegaskan, pencapaian target rumah subsidi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah daerah, Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, perbankan, PLN, PDAM, OJK hingga pengembang.
Di internal lembaga, BP Tapera juga memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola melalui reposisi, baik secara internal maupun penambahan SDM dari kementerian terkait.
"Kinerja pegawai akan terus dievaluasi, termasuk di tingkat deputi, dan BP Tapera terus berusaha keras dengan berbagai strategi dan inovasi agar target rumah subsidi bisa tercapai pada 2026," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.