Kejar 350 Ribu Rumah Subsidi Tahun Ini, PKP Bakal Daur Ulang KPR Macet

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera terus menggenjot penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengejar target 350 ribu unit rumah subsidi tahun ini.

Hingga saat ini, realisasi FLPP baru mencapai sekitar 154 ribu unit, atau 44 persen dari target. Salah satu strategi jitu PKP yakni menyiapkan rancangan peraturan menteri terkait skema recycling atau daur ulang KPR yang telantar atau mangkrak akibat kredit macet (non-performing loan/NPL) di perbankan.

PKP prediksi ada sekitar puluhan ribu rumah yang disita bank akibat kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang bisa dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, regulasi skema daur ulang KPR macet sedang disiapkan. Sebelum diterbitkan, PKP akan berkoordinasi dengan BPKP, BPK, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk memastikan skema tersebut dapat diterapkan secara tepat.

"Aturan daur ulang KPR macet ini sedang disiapkan. Mohon doanya mudah mudahan bisa segera dijalankan untuk kepentingan rakyat," kata Maruarar dalam rapat evaluasi dan percepatan penyaluran rumah subsidi 2026 di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Maruarar yang akrab disapa Ara ini menegaskan, pemanfaatan aset properti perbankan melalui skema recycling harus tetap memperhatikan aspek hukum dan tata kelola yang transparan.

Baca juga : BRI Gaspol KPP Sokong Program 3 Juta Rumah

"Pastikan aturan harus benar dan tidak dijalankan sembarangan. Skema ini akan dibahas bersama BPK, BPKP hingga aparat penegak hukum, mulai Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK," ujarnya.

Selain aset properti bank yang mangkrak, Ara juga mendorong pemanfaatan tanah negara yang strategis untuk pembangunan perumahan rakyat.

Menurutnya, aset negara yang terlantar dapat dimanfaatkan untuk menyediakan hunian bagi MBR.

"Terobosan baru saat ini sangat diperlukan agar penyediaan rumah rakyat dapat berjalan lebih cepat,” katanya.

Dalam arahannya, Ara meminta adanya pembenahan kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) BP Tapera untuk mendukung percepatan realisasi.

Ia juga mendorong BP Tapera terus berinovasi dan menghadirkan terobosan yang mampu menjawab berbagai tantangan penyaluran rumah subsidi.

Baca juga : FLPP Tembus 150.750 Unit, BP Tapera Genjot Rumah Subsidi

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, siap menjalankan aturan tersebut. Ia setuju memanfaatkan kembali aset properti perbankan yang berasal dari kredit macet atau rumah yang gagal dibangun.

"Saya sangat setuju dengan aturan ini. Rumah-rumah yang macet pembayaran dan disita bank selama ini bisa dimanfaatkan kembali untuk rakyat. Begitu regulasinya terbit, kami akan mengubah sistem untuk menerbitkan kode baru yang unik untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baru," ujar Heru.

Menurut Heru, pemanfaatan rumah rumah kpr macet memiliki potensi besar karena stok rumah sudah tersedia dan lokasinya relatif dekat dengan pusat aktivitas masyarakat bekerja.

"Ini menarik karena lokasi rumahnya rata-rata dekat dengan pusat aktivitas dibandingkan pembangunan rumah baru yang sekarang semakin jauh,"  ujarnya.

Dengan skema recycling KPR macet, BP Tapera berharap stok rumah yang tersedia dapat kembali dimanfaatkan untuk MBR sekaligus mempercepat pencapaian target 350 ribu unit FLPP tahun ini.

Tambah SDM, Siapkan Akad Massal 71 Ribu Rumah Untuk mempercepat penyaluran FLPP, BP Tapera juga memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola lembaga.

Baca juga : Ara Minta Menkeu Baru Gercep Manfaatkan Aset Negara Untuk Perumahan Rakyat

"BP Tapera sudah beberapa kali melakukan reposisi, baik internal maupun permohonan penambahan SDM dari kementerian terkait,” kata Heru.

Saat ini, BP Tapera mendapat tambahan sembilan personel dari Kementerian Keuangan.

Penambahan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi pemasaran, akselerasi penyaluran FLPP, tata kelola hingga pengelolaan dana.

Heru mengatakan, pengelolaan likuiditas juga menjadi perhatian agar kebutuhan pembiayaan perbankan tetap terpenuhi sesuai perencanaan.

"Kita harus menjaga agar likuiditas untuk pembiayaan perbankan tercukupi sesuai forecasting atau perencanaan kebutuhan penyaluran, mulai satu minggu, dua minggu, satu bulan, semesteran, bahkan sampai satu tahun,” ujarnya.

Selain itu, BP Tapera akan menggelar akad massal 71 ribu unit rumah subsidi dan tapak pada Desember 2026 di Jawa Timur. Langkah tersebut diharapkan bisa memperluas pilihan hunian terjangkau dengan beberapa opsi skema daur ulang guna mendorong peningkatan realisasi FLPP hingga akhir tahun.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.