RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kebijakan ekonomi nasional, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Dasco menerangkan, rapat ini membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta berbagai hal yang membutuhkan perhatian bersama. Menurut Dasco, kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi negara perlu berjalan dalam arah yang saling mendukung dengan tetap dengan menghormati kewenangan masing-masing lembaga.
"Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun, ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," kata Dasco.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menekankan, komunikasi antarlembaga perlu diselaraskan. Tujuannya, agar setiap institusi memahami langkah dan tantangan yang dihadapi lembaga lainnya. Dengan begitu, kebijakan pada satu sektor dapat berjalan selaras dengan kebijakan di sektor lainnya.
"Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya.
Baca juga : Menteri Imipas & Kalapas Akan Disidang DPR
Melalui akun Instagram @sufmi_dasco, Dasco membeberkan pertemuannya dengan pejabat ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran. "Menjaga perekonomian nasional membutuhkan kebijakan yang terkoordinasi," tulis Dasco, dalam unggahannya.
Ia menegaskan, DPR akan terus memastikan koordinasi antarlembaga berjalan dengan baik agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pembahasan dalam pertemuan ini mencakup kondisi ekonomi secara umum. Namun, ia belum memerinci kebijakan baru yang dibahas dalam rapat.
"Ekonomi secara umum, kita lihat kondisi ekonomi," kata Suahasil, kepada wartawan, usai rapat tersebut.
Saat ditanya apakah rapat membahas kebijakan baru yang sedang digodok, Suahasil menyatakan, pembahasan lebih lanjut masih akan dilakukan. Ia menyebut, kondisi perekonomian Indonesia saat ini cukup baik dan resilien. Suahasil juga menyinggung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen yang menjadi indikator baiknya kondisi ekonomi.
Baca juga : Semua Partai Cegah Capres Tunggal
"Inflasi cukup kondusif di 3,19 persen, ini adalah dasar kita untuk mengelola ekonomi kita terus ke depan," ucap Suahasil.
Koordinasi yang dilakukan Pemerintah juga terus berjalan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur BI Destry Damayanti di kantornya, Kamis (24/9/2026). Airlangga menyatakan, koordinasi antara Pemerintah dan BI semakin penting di tengah dinamika perekonomian global. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar berbagai tantangan ekonomi dapat direspons secara terukur.
“Sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan nasional,” ucapnya.
Menurut Airlangga, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter punya peranan penting dalam perekonomian nasional. Khususnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.
Airlangga juga menekankan pentingnya kebijakan yang dapat mendukung pembiayaan sektor produktif dan aktivitas ekonomi masyarakat. "Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi amat penting di tengah dinamika ekonomi global," tegas politisi Partai Golkar itu.
Baca juga : Hasil Survei Parpol Terbaru, Gerindra Nyalip PDIP
Airlangga menegaskan, sinergi Pemerintah dan BI diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan yang berkelanjutan. "Dengan koordinasi yang erat, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas sekaligus menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ucapnya.
Gubernur BI Destry Damayanti menuturkan, akselerasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia terus meningkat di tengah berbagai tantangan global. Baik terkait dengan sistem pembayaran, seluruh transaksi dalam perekonomian, maupun dalam pemanfaatan digitalisasi, termasuk Artificial Intelligence (AI). “Itu semua berkembang dengan pesat sekali,” papar Destry.
Destry menyatakan, fondasi ekonomi Indonesia juga relatif kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026 yang mencapai 5,45 persen dan inflasi sebesar 3,19 persen. Volatilitas nilai tukar rupiah juga masih terjaga meski dolar Amerika Serikat (AS) menekan berbagai mata uang negara berkembang.
Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, Destry menekankan pentingnya membangun ekosistem digital berbasis kepercayaan. Hal itu mencakup penguatan keamanan, tata Kelola, dan perlindungan konsumen.
Destry menilai, inovasi sistem pembayaran yang dikembangkan BI menunjukkan perkembangan signifikan. “Sejak kita menginisiasi QRIS, kemudian BI-FAST, itu luar biasa perkembangannya,” pungkas Destry. UMM/MEN
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.