RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tak naik hingga akhir tahun 2026. Tapi ingat, subsidi ini bukan untuk semua kalangan. BBM subsidi dialokasikan khusus untuk rakyat kecil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan harga BBM subsidi. APBN Indonesia masih cukup kokoh untuk meredam dampak perubahan harga minyak dunia di tengah dinamika global Selat Hormuz dan perang Rusia-Ukraina.
“Alhamdulillah untuk Indonesia, transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita. Sehingga, kalau harga minyak di bawah 100 dolar AS per barel, kita masih bisa pertahankan sampai akhir tahun. Tidak ada kenaikan harga, terutama untuk BBM bersubsidi,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Pemerintah tak hanya mengamankan BBM subsidi dari perkara harga. Yang tidak kalah penting adalah mengawasi distribusinya agar betul-betul sampai ke tangan yang berhak. Untuk stok, saat ini masih terjaga.
Terkait hal tersebut, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau publik untuk ikut berpartisipasi menjaga ruang subsidi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Terlebih saat ini, terjadi fenomena pergeseran konsumsi (shifting) masyarakat mampu dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Baca juga : Senayan Mau Perkuat UMKM
“Saran saya kepada sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, yang mobilnya kelas tinggi, mohonlah kita pakai hati juga. Jangan pakai BBM subsidi. Itu untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Subsidi harus tepat sasaran,” papar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
“Yang punya gaji cukup, rumah bagus, ya mbok pakai hati lah,” imbuhnya.
Imbauan Saja Tak Cukup
Pengamat Kebijakan Publik Prof. Trubus Rahardiansyah menilai, pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran tidak cukup diselesaikan hanya melalui imbauan. Apalagi faktanya, BBM subsidi memiliki selisih harga yang cukup tinggi dibanding BBM nonsubsidi. Sehingga, secara ekonomi, masyarakat cenderung memilih BBM dengan harga lebih murah.
Trubus berpendapat, kesadaran masyarakat perlu berjalan beriringan dengan mekanisme pembatasan yang jelas. Salah satu opsi yang dapat dioptimalkan adalah sistem MyPertamina, yang sebelumnya telah digunakan untuk mengendalikan pembelian BBM subsidi.
“Harusnya MyPertamina itu dioptimalkan, dimanfaatkan. Anggarannya sudah keluar banyak untuk membuat MyPertamina, dan sebagian masyarakat sudah mendaftar sesuai arahan pemerintah waktu itu,” kata Trubus saat dikontak Rakyat Merdeka, Kamis (24/9/2026).
Selain itu, Trubus mengusulkan agar distribusi BBM subsidi juga mempertimbangkan kapasitas mesin kendaraan. Hanya kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu, yang dapat memperoleh subsidi. Kendaraan berkapasitas besar diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Baca juga : Tarifnya Ramah Di Kantong, Akses Feeder Terintegrasi
“Kalau cuma kesadaran dan edukasi, menurut saya sulit. Karena selisih harganya tinggi. Potensi orang melakukan akal-akalan atau kecurangan tetap ada,” katanya.
Trubus juga meminta pemerintah terbuka mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM.
“Kalau pemerintah mengatakan cukup, tetapi kenyataannya antrean panjang, apa mungkin ada kendala? Diumumkan saja secara terbuka. Pernyataan pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujar Trubus.
Menurutnya, Pemerintah Daerah perlu mengambil peran lebih besar dalam mengatur distribusi BBM. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pemisahan jalur atau lokasi pengisian BBM subsidi dan nonsubsidi, agar pelayanannya dapat menjadi lebih tertib.
Harus Ada Sanksi Tegas
Anggota Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan, BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena menggunakan anggaran negara, penyalurannya perlu diawasi bersama agar tepat sasaran.
Pengawasan perlu melibatkan Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Daerah hingga aparat penegak hukum.
Baca juga : Indonesia Vs Malaysia: Derbi Serumpun, Perang Naturalisasi
“BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena menggunakan anggaran negara, penyalurannya harus kita jaga bersama. Kalau ada SPBU atau pihak lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan, tentu harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).
Ia menilai praktik penimbunan, penjualan kembali, maupun penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya perlu menjadi perhatian dalam pengawasan. Praktik tersebut berpotensi mengurangi hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi.
Selain pengawasan, menurutnya, pemerintah juga perlu memperbaiki akurasi data dan sistem penyaluran BBM subsidi. Namun, penyempurnaan mekanisme tersebut jangan sampai menyulitkan masyarakat yang memang berhak memperoleh subsidi.
“Prinsipnya sederhana, yang berhak jangan dipersulit, dan yang tidak berhak kita ajak untuk memiliki kesadaran,” katanya.
Bambang juga mengajak masyarakat yang secara ekonomi mampu menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat yang memang membutuhkan subsidi.
“Dalam kondisi sekarang, kita perlu membangun tenggang rasa, atau semangat tepo seliro. Bagi masyarakat yang mampu, mari menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, kita memberikan ruang lebih besar kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan subsidi,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.