RM.id Rakyat Merdeka - Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 kembali digelar dengan membawa semangat Sinergi Merah Putih untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
FEKDI x IFSE 2026 diselenggarakan Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, 24-26 September 2026.
Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan, transformasi digital perlu terus dipercepat di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat, ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi, serta risiko digital yang semakin kompleks.
Menurut Destry, akselerasi membutuhkan sinergi kuat antarpemangku kepentingan, sekaligus penguatan keamanan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen.
“FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan dengan prinsip 3I, yaitu Impactful (berdampak), Inklusif, dan Integratif (terintegrasi),” kata Destry dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Destry mengatakan, transformasi digital tidak hanya ditujukan untuk memperluas penggunaan teknologi, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
Baca juga : Berdampak Buruk Terhadap Kesehatan, Stop Konsumsi Obat Tanpa Resep Dokter!
Untuk itu, BI menempuh tiga jalur utama dalam Sinergi Merah Putih. Pertama, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga. Kedua, kebijakan makroprudensial untuk menjaga ketahanan sistem keuangan. Ketiga, pengembangan sistem pembayaran dengan mendorong inovasi, memperluas akses, serta memodernisasi infrastruktur hingga 2030.
“Sinergi Merah Putih antara Pemerintah Pusat, Daerah, lembaga, dan masyarakat menjadi fondasi. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mewujudkannya sendirian,” ujarnya.
Salah satu inovasi digital yang disoroti Destry adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang kini telah terhubung secara lintas batas dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.
“Karya anak bangsa kita telah diakui dunia. QRIS kini terhubung secara lintas batas negara dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China,” ungkapnya.
BI juga mengupayakan kerja sama dengan Vietnam, Timor Leste, Hong Kong, dan Arab Saudi. Di sisi infrastruktur, BI terus menyempurnakan sistem pembayaran untuk transaksi skala besar (wholesale) maupun masyarakat luas (retail), termasuk BI-FAST dan BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
Transaksi Digital Tumbuh 40,36 Persen
Penguatan ekosistem digital terlihat dari pertumbuhan transaksi ekonomi keuangan digital. Pada Agustus 2026, transaksi ekonomi keuangan digital tumbuh 40,36 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau mencapai 6,11 miliar transaksi.
Baca juga : Kartu Merah Haye Jadi Hadiah Sekaligus Kutukan
Akseptasi QRIS juga meningkat dengan jumlah pengguna mencapai 69,32 juta dan merchant 47,11 juta.
“Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel menggunakan BI-FAST mencapai 549 juta transaksi, dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.346 triliun,” ungkap Destry.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, BI melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) menerima lebih dari 2.000 usulan karya. Sebanyak 800 peserta kemudian dibina hingga terpilih para pemenang dengan karya berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
OJK Perkuat Keuangan Digital
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pengembangan inovasi keuangan digital kini telah beralih dari tahap eksperimen menjadi penerapan nyata. Perkembangan tersebut diarahkan untuk mendorong pembiayaan produktif dan memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Inklusi keuangan yang kini telah mencapai 93 persen tidak akan terwujud tanpa didukung inovasi teknologi keuangan digital,” tegas Friderica.
OJK memiliki empat pilar dalam pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yakni tata kelola dan regulasi, keamanan siber dan perlindungan konsumen, pengembangan bakat digital, serta penguatan sinergi dan kolaborasi lintas lembaga.
Baca juga : Gagal Raih Podium Di GP Azerbaijan, Leclerc Bongkar Kelemahan Ferrari
“Regulasi bukan untuk menghambat, melainkan menjaga agar inovasi berjalan aman dan bermanfaat,” ujarnya.
Berpotensi Tembus Rp 6.066,9 T
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti prospek ekonomi digital Indonesia yang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Nilainya mendekati 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.784,4 triliun pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan melonjak menjadi 180-340 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.211,9 triliun hingga Rp 6.066,9 triliun pada 2030.
Peluang tersebut semakin terbuka dengan adanya Digital Economy Framework Agreement di tingkat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yang akan ditandatangani pada ajang ASEAN Summit 2026.
Kesepakatan tersebut diperkirakan meningkatkan pasar digital ASEAN dari 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 17,8 kuadriliun menjadi 2 triliun dolar AS atau sekitar Rp 35,6 kuadriliun pada 2030.
“Artinya, potensi nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan juga akan naik,” ungkap Airlangga. [DWI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.