RM.id Rakyat Merdeka - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memantau kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan untuk melihat ketersediaan barang dan sarana operasional koperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna bersama jajaran direksi melakukan pemantauan di Jombang, Kediri, Jawa Timur, serta Jakarta. Direktur Bisnis Ryanto Wisnuardhy, Direktur Aset Agung Setya Imam Effendi, dan Direktur SDM dan Umum A. Miftahuddin Amin turut mengikuti kegiatan tersebut.
Pemantauan ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP secara serentak mulai 15 Oktober 2026. Pemerintah menyiapkan pemantauan terhadap 10.070 titik koperasi dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan.
Baca juga : Kopdes Pangkas Distribusi & Dongkrak Ekonomi Desa
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya memimpin rapat koordinasi KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Rapat membahas pasokan barang subsidi, pemantauan serentak, serta pembentukan posko untuk memastikan kesiapan operasional koperasi.
Zulkifli mengatakan, pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan barang dan sarana pendukung tersedia di lapangan. Pemerintah juga menyiapkan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga selama delapan hari.
“Saya dan Direktur Utama Agrinas ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak,” ujar Zulkifli.
Baca juga : Menkop: Percepatan Operasional KDKMP di Toba Prioritaskan Ekonomi Lokal
Sebanyak 10.070 titik KDKMP yang menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk menjadi fokus untuk menunjang kegiatan koperasi.
Data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB mencatat 83.363 KDKMP telah berbadan hukum. Sebanyak 79.733 koperasi memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), sementara 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik KDKMP telah selesai 100 persen. Sebanyak 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.
Baca juga : PTPN III Ungkap Strategi Transformasi Menuju Penciptaan Nilai Berkelanjutan
Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan. Posko melibatkan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memantau perkembangan serta menindaklanjuti kendala operasional.
Keterlibatan Holding Perkebunan Nusantara dalam pemantauan menjadi bagian dari koordinasi lintas pihak. Upaya tersebut diarahkan agar koperasi memiliki kesiapan sarana dan kebutuhan operasional untuk menjalankan layanan bagi masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi desa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.