RM.id Rakyat Merdeka - Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional dinilai membutuhkan langkah konkret agar tidak berhenti sebatas regulasi.
Dunia usaha mendorong lima kebijakan prioritas, mulai dari penguatan koordinasi lintas kementerian, integrasi digital, hingga konektivitas multimoda untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan penguatan ekosistem logistik sebagai agenda strategis nasional.
Namun, menurutnya, keberhasilan implementasi Perpres tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif dunia usaha.
"Perpres 41 Tahun 2026 merupakan momentum transformasi untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan terintegrasi. Kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan, jalan tol, bandara, atau kawasan industri. Infrastruktur tersebut perlu didukung oleh regulasi yang selaras, proses layanan yang sederhana, dan pemanfaatan teknologi, serta keterhubungan antar pelaku dalam sebuah ekosistem rantai pasok," ujar Yukki dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Yukki mengatakan, Indonesia menghadapi persaingan sektor logistik dan rantai pasok yang semakin ketat, terutama dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Baca juga : Kapal Terbesar Sandar, ALFI: Patimban Makin Kuat Jadi Gerbang Logistik
Negara-negara tersebut terus memperkuat infrastruktur, kemudahan perdagangan, serta integrasi layanan logistik.
Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023, Indonesia berada di peringkat ke-63 dengan skor 3,0. Posisi tersebut turun dibandingkan 2018, ketika Indonesia menempati peringkat ke-46 dengan skor 3,18.
"Kita harus menyadari bahwa persaingan logistik saat ini bukan lagi sekadar persaingan antar-perusahaan, tetapi persaingan antar-ekosistem dan antar-negara. Investor global dan pelaku perdagangan internasional akan memilih negara yang mampu memberikan kepastian, efisiensi biaya, kecepatan pelayanan, dan keandalan rantai pasok," jelasnya.
Lima Langkah Percepatan Implementasi
Untuk memastikan Perpres 41/2026 berjalan efektif, Yukki mengusulkan lima langkah kebijakan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, memperkuat koordinasi dan tata kelola lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Penguatan tersebut perlu disertai pembagian peran, target, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Kedua, menyelaraskan regulasi dan prosedur pada simpul-simpul penting rantai pasok logistik, mulai dari pelabuhan, bandara, kepabeanan, pergudangan, hingga transportasi darat.
Baca juga : Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, Dunia Usaha Soroti Ketahanan Rantai Pasok
Langkah ini diperlukan untuk menghindari proses berulang dan biaya yang tidak perlu. Dalam konteks tersebut, pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Patimban, Makassar, Belawan, dan Batam harus terhubung dengan berbagai simpul logistik lainnya.
Ketiga, mempercepat integrasi data dan digitalisasi layanan logistik melalui interoperabilitas sistem, penerapan standar data, serta perluasan layanan yang dapat ditelusuri dari hulu hingga hilir.
Keempat, mendorong penguatan konektivitas multimoda dan konsolidasi muatan. Upaya ini mencakup peningkatan akses dari dan menuju pusat produksi, kawasan industri, serta wilayah Indonesia Timur untuk menekan ketidakseimbangan muatan atau imbalance cargo.
Kelima, melibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam penyusunan standar, uji implementasi, serta evaluasi kebijakan.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Evaluasi Harus Berorientasi pada Dampak
Lebih lanjut, Yukki menekankan pentingnya menetapkan ukuran keberhasilan implementasi Perpres yang berorientasi pada dampak nyata.
Baca juga : Patimban Siap Jadi Gerbang Logistik dan Industri Indonesia
Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya mengukur pembangunan infrastruktur atau jumlah regulasi yang diterbitkan.
Pemerintah juga perlu melihat perubahan biaya logistik, waktu tempuh, ketepatan pengiriman, keterlacakan barang, serta kualitas layanan.
Indikator yang transparan dinilai dapat membantu pemerintah dan industri mengidentifikasi berbagai hambatan sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan.
"Dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan agenda ini. Dengan kolaborasi yang konsisten, kebijakan yang memberikan kepastian, serta evaluasi berbasis kinerja, penguatan logistik nasional dapat memberi manfaat nyata bagi industri, UMKM, dan masyarakat," ujarnya.
Yukki berharap, implementasi Perpres tersebut dapat membangun rantai pasok nasional yang lebih kompetitif dan merata, sehingga produk Indonesia semakin mampu bersaing di pasar global.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.