RM.id Rakyat Merdeka - Temuan dugaan pengoplosan 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta, membuat Perum Bulog memperketat pengawasan terhadap mitra penyalur. Langkah ini untuk mencegah penyalahgunaan beras program Pemerintah, sekaligus memastikan bantuan pangan tersebut benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pengawasan diperkuat terhadap seluruh mitra. Termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait penyalahgunaan beras SPHP yang dikemas ulang ke dalam kemasan 50 kilogram (kg) untuk kepentingan komersial. Dugaan penyalahgunaan tersebut ditemukan di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada akhir Oktober lalu.
Sebagai tindak lanjut, Bulog juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mulai bergerak pada Jumat (30/10/2026).
Rizal bersama Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko dan jajaran Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah mengunjungi sejumlah RPK di kawasan Jakarta. Di antaranya RPK Dapur Budhe dan RPK Master Jaya.
Melalui pengawasan, pihaknya ingin memastikan mitra RPK menjalankan kegiatan penjualan produk Bulog sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). “Sekalian mencegah penyalahgunaan produk pangan Pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun komersial,” ujar Rizal, di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Baca juga : Trump Buka Suara, FBI Turun Tangan
Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar beras SPHP, tetapi juga produk Bulog lainnya. Seperti Minyakita, gula, dan komoditas pangan lainnya. Sebagai bentuk tanggung jawab menjaga integritas penugasan pemerintah, Bulog juga menonaktifkan 6 pegawai di lingkungannya.
Rizal menegaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah administratif agar proses evaluasi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel tanpa mendahului hasil pemeriksaan.
Stok Beras Cukup
Di tengah penguatan pengawasan distribusi, Bulog memastikan ketersediaan stok beras nasional tetap terjaga. Saat ini, stok beras mencapai 4,6 juta ton yang tersimpan di jaringan gudang Bulog di seluruh Indonesia.
Stok tersebut berada di gudang berkapasitas total 6,7 juta ton dengan tingkat keterisian sekitar 70 persen. Dengan demikian, Bulog masih memiliki sisa ruang simpan 2 juta ton untuk menyerap hasil panen petani dan menjaga kesiapan penyaluran, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Terpisah, pengamat pertanian Khudori mengapresiasi langkah Bapanas dan aparat penegak hukum yang telah membongkar dugaan penyelewengan beras SPHP.
“Karena beras SPHP disalurkan agar seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan bawah agar bisa mengakses beras,” ujar Khudori kepada Rakyat Merdeka, Minggu (8/11/2026).
Baca juga : 80% Syarat Terpenuhi, RI Kebut Aksesi OECD
Khudori menjelaskan, beras SPHP bersumber dari CBP yang dikelola Bulog dan dijual di bawah harga pasar. Harga eceran tertinggi (HET) beras medium serupa SPHP sebesar Rp 13.500 per kg.
“Karena ada subsidi, penyaluran diatur ketat dan rigid. Memang tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan,” katanya.
Khudori menyebut, terdapat sembilan kategori mitra penyalur. Yakni pengecer di pasar rakyat, outlet pangan atau koperasi binaan pemerintah daerah, koperasi atau outlet instansi Pemerintah, Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih, ritel modern, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rumah Pangan Kita, distributor BUMN/BUMD, serta instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pembelian beras SPHP dilakukan melalui aplikasi Klik SPHP dengan pembatasan jumlah per transaksi. RPK dan pengecer, misalnya, dapat membeli maksimal 4 ton per transaksi.
Sementara itu, pembelian oleh konsumen dibatasi maksimal 5 pak kemasan 5 kg. Beras SPHP juga tidak boleh dijual kembali, dioplos, dikemas ulang, maupun diubah identitasnya. Khusus GPM dan ritel modern, tidak ada pembatasan jumlah pembelian.
Untuk itu, Khudori berharap, aparat penegak hukum, khususnya Satgas Pangan Polri, dapat menuntaskan dugaan penyelewengan tersebut, sekaligus mengungkap secara jelas pihak yang bertanggung jawab.
Baca juga : Parkir RSUD Tebet Sempit, Pasien Sulit Keluar-Masuk
Harapannya, kata dia, tentu tidak hanya sebatas menuntaskan, tapi juga menjernihkan bagaimana duduk perkaranya. Agar porsi tanggung jawab bisa ditempatkan pada pundak yang tepat.
“Jangan sampai kasus dugaan pengoplosan masih abu-abu, karena ini potensial memunculkan masalah baru,” warning-nya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, dugaan pengoplosan beras SPHP ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, pada 28/10/2026.
Dari dua lokasi tersebut, ditemukan barang bukti 600 ton beras. Amran menyebut terdapat dua modus penyalahgunaan. Pertama, beras SPHP dibongkar dari kemasan asli dan diganti dengan kemasan baru berlabel berbeda. Kedua, beras SPHP dicampur dengan beras lain, kemudian dikemas menggunakan label premium.
Dengan modus tersebut, beras bisa dijual seharga Rp 17.000 per kg, jauh di atas HET beras SPHP di zona I, termasuk Jakarta, sebesar Rp 12.500 per kg.
Berdasarkan kalkulasi Bapanas, penyalahgunaan 600 ton beras SPHP berpotensi menyebabkan subsidi yang tidak tersalurkan kepada masyarakat mencapai Rp 3,3 miliar. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi subsidi sekitar Rp 5.510 untuk setiap kilogram beras SPHP. [IMA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.