RM.id Rakyat Merdeka - Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) mengingatkan pemerintah agar rencana pembatasan potongan pendapatan aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen tidak berujung pada kenaikan biaya layanan yang membebani konsumen.
Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha mengatakan, kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem transportasi dan pengantaran digital, termasuk kemampuan konsumen dalam menggunakan layanan tersebut.
“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Namun, kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem,” ujar Agungdalam keterangannya, dikutip Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, pembatasan potongan platform menjadi maksimal 8 persen berpotensi mengurangi ruang operasional aplikator hingga 60 persen. Kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong perusahaan melakukan penyesuaian model bisnis, termasuk efisiensi terhadap berbagai layanan dan program yang selama ini dinikmati mitra.
Agung menjelaskan, operasional platform digital tidak hanya berkaitan dengan pembagian pendapatan antara perusahaan dan pengemudi. Aplikator juga harus menanggung berbagai komponen biaya, mulai dari pengembangan teknologi, sistem pembayaran, keamanan transaksi, layanan pelanggan, promosi, edukasi mitra, hingga perlindungan keselamatan.
Baca juga : Kebijakan Baru: Potongan Ojol Maksimal 8 Persen
Jika ruang operasional semakin terbatas, perusahaan berpotensi menyesuaikan berbagai komponen layanan. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah perubahan struktur biaya yang pada akhirnya dapat memengaruhi tarif dan keterjangkauan layanan bagi konsumen.
“Batas potongan 8 persen mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra,” katanya.
Agung menilai, persoalan kesejahteraan pengemudi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyeragamkan besaran potongan aplikator. Pemerintah perlu memperhitungkan hubungan antara tarif, jumlah pesanan, daya beli konsumen, serta biaya operasional platform.
Sebab, apabila biaya layanan semakin mahal, konsumen berpotensi mengurangi penggunaan ojol. Penurunan permintaan tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan pengemudi yang bergantung pada jumlah perjalanan dan pesanan.
Dampaknya juga berpotensi menjalar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama sektor kuliner yang mengandalkan layanan pesan-antar digital untuk menjangkau pelanggan.
Baca juga : MODANTARA Dukung Kesejahteraan Mitra, Soroti Batas Potongan 8 Persen
Kekhawatiran tersebut turut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Dinamika Regulasi dan Kemitraan Ekosistem Ojol di Indonesia” yang digelar Modantara di Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan komunitas pengemudi Yodhi M. Ahyad dari URC New Jabodetabek mengungkapkan bahwa pendapatan pengemudi cenderung berkurang seiring pemangkasan promo dan subsidi yang selama ini membantu menjaga volume pesanan.
Menurut Yodhi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghasilan mitra tidak hanya ditentukan oleh tarif dan pembagian hasil, tetapi juga biaya operasional serta daya beli konsumen.
Sementara itu, Ketua KOTRI Fika Chasasmeta menyoroti pentingnya mempertahankan sistem kemitraan yang memberikan fleksibilitas kerja bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Dia mencontohkan, sistem kemitraan memungkinkan pengemudi mengatur waktu kerja secara mandiri sekaligus memperoleh penghasilan harian tanpa harus melalui berbagai persyaratan birokrasi seperti dalam perusahaan konvensional.
Baca juga : Driver Ojol Senang, Prabowo Kurangi Potongan Tarif Tingkatkan Kesejahteraan
Modantara juga menyinggung pengalaman sejumlah negara yang mengubah status mitra platform digital menjadi karyawan. Salah satu contoh yang disoroti adalah Jenewa, Swiss, yang menurut data yang disampaikan organisasi tersebut mengalami penurunan jumlah pengemudi hingga 67 persen.
Selain itu, permintaan layanan pesan-antar makanan di wilayah tersebut dilaporkan turun 42 persen, sementara potensi pendapatan restoran yang hilang diperkirakan mencapai 16 juta Euro atau sekitar Rp 260 miliar per tahun.
Saat ini, sektor mobilitas dan pengantaran digital diperkirakan melibatkan 2 juta hingga 4 juta mitra pengemudi aktif di Indonesia. Industri tersebut juga menjadi sumber penghasilan utama maupun tambahan bagi masyarakat serta mendukung aktivitas jutaan UMKM.
Karena itu, Modantara meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pembatasan potongan platform dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Regulasi diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi tanpa mengorbankan keterjangkauan layanan bagi konsumen maupun keberlangsungan usaha.
Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Aturan tersebut mencakup perluasan jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, serta ketentuan agar pengemudi menerima sedikitnya 92 persen dari pendapatan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.