RM.id Rakyat Merdeka - PLN dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani perjanjian perdagangan karbon pertama dalam kerangka kemitraan Indonesia-Norwegia. Kerja sama ini menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida (CO2).
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menjalin kerja sama perdagangan karbon dengan GGGI melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA). Perjanjian yang diteken dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia-Norwegia ini menjadi bagian dari skema perdagangan karbon yang disebut sebagai salah satu terbesar di dunia.
Penandatanganan berlangsung dalam gelaran Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).
Kerja sama tersebut membuka peluang mobilisasi pendanaan karbon internasional untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih di Indonesia, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, perjanjian ini menjadi langkah konkret untuk menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mekanisme pembiayaan karbon internasional.
“Khususnya PLTS, yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Suroso dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Menurut Suroso, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya PLN menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata. Mekanisme pembiayaan karbon internasional dinilai membuka peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari upaya penurunan emisi.
Baca juga : Indonesia Dukung Integrasi Listrik Di Kawasan ASEAN
“Pesan yang ingin dibawa PLN ke Conference of the Parties ke-31 (COP31) adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata,” katanya.
Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sekitar 76 persen dari kapasitas tersebut berasal dari energi terbarukan, sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS), serta sumber energi bersih lainnya.
Karena itu, kerja sama melalui mekanisme Article 6.2 menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional.
Suroso menambahkan, sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar Amerika Serikat (AS), setara Rp 53,5 triliun, dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor.
Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan proyek energi sebesar 300 juta dolar AS atau Rp 5,4 triliun yang hampir memasuki tahap financial close.
Suroso optimistis, kemitraan Indonesia dan Norwegia bersama GGGI dapat mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi.
Menurutnya, pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi.
Baca juga : Gubernur Tunggu Restu Kemensetneg Dan DPR
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian target iklim nasional. Tetapi juga memperkuat ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap energi bersih.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, kerja sama internasional tersebut harus diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.
Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), Pemerintah menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra.
“Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.
Ia menegaskan, Pemerintah terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland menyebut kemitraan tersebut sebagai salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia. Program ini ditujukan untuk mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO2.
Melalui perjanjian tersebut, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia.
Baca juga : Portugal Hancur Tanpa Ronaldo
“Kami akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” ujar Aasland.
Aasland menjelaskan, Indonesia akan menerapkan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.
“Pada tahap awal, program ini difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi Battery Energy Storage System,” jelasnya.
Pendanaan karbon tersebut juga akan diarahkan untuk mendukung proyek energi bersih yang menghadapi tantangan kelayakan finansial. Termasuk proyek yang membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.