Pajak Masih Kurang 514 T, Menkeu Minta Dukungan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah masih punya pekerjaan berat mengejar penerimaan pajak. Hingga akhir Oktober 2026, setoran pajak baru mencapai Rp 1.796,8 triliun dan masih kurang Rp 514 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan terakhir. Agar target tersebut tercapai, Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat.

Suahasil mengatakan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 baru terkumpul Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target. Dengan demikian, masih ada Rp 590,1 triliun yang harus dikumpulkan hingga akhir tahun.

Dari jumlah tersebut, Rp 514 triliun berasal dari sektor pajak. Sementara waktu yang tersisa bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya dua bulan, yakni November dan Desember 2026.

“Seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp 590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp 514 triliun,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia pun meminta dukungan masyarakat dan media untuk membantu pemerintah mengumpulkan penerimaan pajak. “Karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” pintanya.

Berdasarkan catatan Kemenkeu, hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang tahun ini sebesar Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Baca juga : Gibran Berhenti, Investor Diminta Tak Ragu Investasi

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru telah melampaui target, dengan realisasi Rp 551,8 triliun atau 120,2 persen.

“PNBP sudah di atas target, ini karena beberapa PNBP termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus BI. Kita lihat pencapaian target akhir tahun moga-moga bisa kita penuhi (semua),” harap Suahasil.

Untuk mengejar kekurangan penerimaan, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memastikan, pihaknya akan melakukan upaya ekstra atau extra effort dalam dua bulan tersisa.

Bimo menyebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memetakan sejumlah sektor yang menjadi sumber utama penerimaan. Di antaranya perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta sektor digital.

“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya. Sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital,” tutur Bimo.

DJP juga akan memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak. Instrumennya meliputi pengawasan pembayaran masa, tindakan penegakan hukum (enforcement), pemeriksaan, hingga penanganan bukti permulaan dan penagihan.

Baca juga : KPK Dalami Aliran Suap Proyek BNPB

Selain itu, DJP memperkuat basis penerimaan dengan memanfaatkan data dari berbagai institusi pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, hingga pelaku bisnis.

“Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun nonperbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” kata Bimo.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai, target penerimaan pajak tahun ini berpotensi tidak tercapai. Ia berkaca pada 2025, ketika terjadi kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sekitar Rp 271 triliun.

Meski demikian, Ecky memperkirakan, kekurangan penerimaan pajak tahun ini masih bisa lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, mengejar seluruh kekurangan hingga mendekati Rp 500 triliun dinilainya bukan perkara mudah.

“Kami optimis, mendekati Rp 500 triliun. Kalau melampaui cukup berat,” ujarnya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (13/11/2026) malam.

Ecky mengingatkan, pada Desember 2025, DJP mampu mengumpulkan penerimaan sekitar Rp 287 triliun. Karena itu, jika penerimaan dalam dua bulan terakhir tahun ini bisa lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kekurangan penerimaan berpeluang lebih kecil.

Baca juga : Presiden Paling Paham Apa Yang Dibutuhkannya

Menurut Ecky, DJP masih memiliki sejumlah ruang untuk mengoptimalkan penerimaan. Salah satunya melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.

Namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengawasan sebaiknya difokuskan pada perusahaan potensial yang belum patuh, termasuk yang diduga melakukan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari semestinya.

“Serta fokus pada perusahaan asing yang harus diperkuat kepatuhan perpajakannya,” pesan politisi PKS ini.

Ecky menambahkan, keberadaan Automatic Exchange of Information (AEoI) dan integrasi data sektor keuangan dapat dimanfaatkan DJP untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan asing. Melalui mekanisme pertukaran informasi tersebut, DJP dapat memperoleh data terkait perusahaan asing yang diduga memiliki kegiatan usaha di Indonesia.

Namun, menurutnya, penguatan penerimaan pajak tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan hukum. Kepercayaan publik terhadap DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga harus dijaga.

“Jangan sampai mereka melakukan boikot karena merasa pajak mereka dikorupsi. Ini bisa jadi bumerang,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.