BREAKING NEWS
 

Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah

Reporter & Editor :
OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Rabu, 18 November 2026 19:39 WIB
Foto: Dok. Bank Jakarta.

RM.id  Rakyat Merdeka - Penerbitan obligasi daerah dinilai masih menghadapi berbagai tantangan meskipun kerangka hukumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Hingga kini, instrumen pembiayaan tersebut belum berhasil direalisasikan di Indonesia.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Nasional bertajuk "Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa proses penerbitan obligasi daerah melibatkan tahapan birokrasi dan regulasi berlapis yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Made Bagus Tirthayatra.menjelaskan bahwa OJK berada pada tahap akhir dalam proses penerbitan obligasi daerah.

"Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir," ujar Made Bagus.

Baca juga : Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi Tekanan Fiskal

Dia merinci, tahapan awal penerbitan obligasi daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, serta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.

Instansi-instansi tersebut akan mengkaji dampak penerbitan utang terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang sekaligus mencegah terjadinya kelebihan utang (overleveraged).

Sementara itu, OJK sebagai regulator pasar modal berfokus pada aspek perlindungan investor publik. OJK memastikan seluruh persyaratan hukum terpenuhi, termasuk keterbukaan informasi (disclosure) yang memadai melalui dokumen prospektus.

Adsense

"Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK," tegasnya.

Bank Jakarta Dorong Skema Berbasis Pendapatan Proyek

Menanggapi ketatnya regulasi dan pengawasan penerbitan obligasi daerah, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo memberikan pandangan dari perspektif perbankan dan pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga : Mekeng Sebut Obligasi Daerah Kunci Percepatan Pembangunan

Agus menilai, salah satu faktor yang membuat obligasi daerah sulit diimplementasikan adalah kekhawatiran bahwa pembayaran utang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin, terutama ketika terjadi pergantian kepala daerah.

Karena itu, dia mengusulkan agar obligasi daerah dirancang dengan skema pembayaran yang tidak bergantung pada alokasi APBD rutin, melainkan bersumber dari pendapatan proyek itu sendiri (revenue-generating projects atau revenue bond).

Proyek yang dapat menggunakan skema tersebut antara lain pengelolaan rumah sakit berstandar baik dan pembangunan infrastruktur transportasi yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.

"Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut," ungkap Agus.

Lebih lanjut, Agus memaparkan tiga agenda penting yang perlu disiapkan pemerintah daerah agar mampu memenuhi persyaratan regulator sekaligus menarik minat investor.

Pertama, pemisahan konsep pembiayaan. Obligasi daerah harus diposisikan sebagai tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar instrumen substitusi akibat pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Baca juga : Jaga Konsistensi Pembangunan Nasional, Hadirkan Kemandirian Fiskal Bagi Daerah

Kedua, kesiapan proyek (pipeline). Pemerintah daerah wajib menyiapkan daftar proyek yang matang dan memiliki kelayakan finansial (bankable) sehingga layak dibiayai melalui penerbitan obligasi.

Ketiga, proyek percontohan (pilot project). Agus mengusulkan segera direalisasikannya satu atau dua proyek percontohan agar pemerintah daerah memiliki acuan konkret dalam mempersiapkan dan mengeksekusi penerbitan obligasi daerah.

Melalui sinergi antara kepastian regulasi dari pemerintah dan OJK dengan kesiapan tata kelola proyek yang didorong perbankan daerah seperti Bank Jakarta, penerbitan obligasi daerah diharapkan dapat segera direalisasikan.

Terlebih, penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI diharapkan menjadi langkah penting untuk membuka jalan bagi penguatan kemandirian fiskal daerah, sekaligus memastikan pembiayaan pembangunan berlangsung secara akuntabel dan memberikan perlindungan bagi investor.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense