BREAKING NEWS
 

Tata Kelola Pertanahan Dinilai Jadi Kunci Pemerataan Ekonomi Nasional

Reporter & Editor :
OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Kamis, 19 November 2026 21:03 WIB
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Tata kelola pertanahan yang baik menjadi salah satu fondasi penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepastian hak atas tanah, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta pemanfaatan lahan secara produktif dinilai dapat memperkuat investasi dan mendukung pembangunan nasional.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menghasilkan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Ia pun menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menciptakan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” ujar Nailul dalam FGD bertema “Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional” di Jakarta, Rabu (18/11/2026). 

Baca juga : Perbedaan Hasil Survei IPO dan Celios, Ini Penjelasan Dedi Kurnia Syah

Nailul mengatakan, reforma agraria perlu dipahami sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif.

Menurutnya, pemberian legalitas kepemilikan tanah perlu diikuti dengan pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, serta dukungan untuk meningkatkan produktivitas.

“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.

Ia menambahkan, tanah memiliki peran strategis dalam menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi.

Adsense

Pengelolaan yang optimal dapat mendukung kegiatan usaha, membuka lapangan kerja, menarik investasi, serta memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan pertanahan berjalan secara terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Baca juga : Yulisman Minta Hasil Survei Kinerja Bahlil Dicermati secara Proporsional

Pandangan serupa disampaikan Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Ia menilai, persoalan pertanahan harus dilihat dari perspektif hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.

Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal dan pangan hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

"Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” kata Iwan.

Ia menjelaskan, terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Kepastian hak tersebut perlu didukung data pertanahan yang akurat, mencakup objek tanah, subjek pemegang hak, batas bidang, serta riwayat penguasaan dan pemanfaatannya.

Iwan juga menyoroti pentingnya integrasi data pertanahan, tata ruang, dan perizinan. Menurutnya, keterhubungan data antarlembaga menjadi salah satu kunci untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Baca juga : Ridwan Bae: Jangan Hanya Ukur Bahlil dari Survei, Lihat Fakta dan Hasil Kerjanya

Selain itu, pembenahan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi serta layanan pertanahan.

Lebih jauh, keberhasilan reforma agraria harus tercermin dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap aset produktif, meningkatnya produktivitas lahan, terciptanya kesempatan kerja, serta terwujudnya pemerataan kesejahteraan.

Pada akhirnya, tata kelola pertanahan yang baik menjadi fondasi untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus memastikan sumber daya agraria memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense