BREAKING NEWS
 

Tiru Negeri Sakura

Budi Arie Luncurkan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan

Reporter : KINTAN PANDU JATI
Editor : ACHMAD ALI FUTHUHIN
Rabu, 2 Oktober 2024 07:30 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (tengah) didampingi Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi (kanan) dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono (kiri) menunjukkan Disaster Prevention Information System (DPIS) dalam konferensi pers peluncuran Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan (SNPDK) di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (1/10) ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan (SNPDK). Sistem ini terdiri atas sistem penyampaian informasi kebencanaan berupa Early Warning System (EWS) dan Disaster Prevention Information System (DPIS).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, EWS dan DPIS akan memudahkan upaya meminimalkan pemangku kepentingan mengurangi risiko bencana di Indonesia.

Sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS blast ini dapat mem­permudah koordinasi dalam melakukan pertolongan yang responsif.

“Termasuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan ter­hadap masyarakat dan ling­kungan,” kata Budi Arie dalam peluncuran SNPDK di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, selaras dengan kondisi geografis Indonesia, kesiapsiagaan terhadap bencana perlu menjadi perhatian bersama.

Dia mengajak seluruh pihak mendukung berbagai inisiatif tersebut agar masyarakat dapat menerima manfaatnya.

SNPDK mengintegrasikan sistem informasi kebencanaan kementerian, lembaga dan dae­rah, serta penyedia informasi bencana, yang meliputi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Ben­cana (BNPB), Badan Geologi Kementerian ESDM (PVMBG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus Jakarta.

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) ini menjelaskan, sistem EWS TV Digital juga ter­hubung dengan penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran.

Menurutnya, sistem EWS TV Digital memiliki dua fitur utama yakni pengiriman SMS Blast kepada masyarakat di wilayah yang terdampak secara realtime.

Baca juga : Senator Wajib Bangun Komunikasi Politik

“Sekaligus tanpa dikenakan biaya serta integrasi dengan sistem dari kementerian, lem­baga dan Pemerintah daerah serta penyedia informasi bagi masyara­kat terdampak,” terang Budi Arie.

Pengembangan dan inovasi, kata Budi Arie, juga terus dilakukan untuk memperkuat serta memperluas jangkauan penye­baran informasi bencana.

Kemenkominfo telah melaku­kan serangkaian uji coba bersama penyelenggara multiplek­sing (mux) beserta vendor TV dan STB terkait implementasi EWS TV digital.

Untuk memastikan informasi kebencanaan dan peringatan bahaya bisa muncul lewat siaran TV digital, Budi Arie mendo­rong masyarakat untuk melaku­kan dua hal.

Pertama, menggunakan perangkat TV digital atau STB yang tersertifikasi oleh Kemen­kominfo. Kedua, memastikan kode pos yang tepat dimasukkan pada perangkat TV digital, agar ada kesesuaian informasi dengan lokasi terdampak.

Selain itu, Pemerintah Indone­sia bekerja sama dengan Pemerintah Jepang mengembangkan layanan informasi bencana se­cara real-time kepada petugas di lapangan, berbasis komputer maupun ponsel.

Sistem yang didukung hibah sebesar 1,49 juta Yen atau se­tara Rp 1,57 miliar dari Ja­pan International Cooperation Agency (JICA) atau Badan Kerja Sama Internasional Jepang itu, berfungsi untuk memberikan informasi dengan petugas di kementerian dan lembaga serta lembaga penyiaran. Terintegrasi dengan petugas, Call Center 112 serta TVRI dan RRI.

Adsense

“DPIS juga siap diintegrasi­kan lebih jauh dengan petugas dan relawan kebencanaan dan kedaruratan di berbagai kemen­terian, lembaga dan Pemerintah daerah,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan, digital yang tersedia saat ini sudah bisa menerima sistem EWS.

Baca juga : Pertemuan Mega-Prabowo Tinggal Menghitung Hari

Kemenkominfo telah mengim­plementasikan sistem EWS se­cara serentak sehingga sebelum terjadi bencana, tv digital akan menampilkan pengumuman kebencanaan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Sistem EWS ini telah men­jangkau 100 persen wilayah di Indonesia sesuai dengan kode pos lokasi terdampak.

“Sepanjang tersedia Penyelenggara Multipleksing di wilayah tersebut,” katanya.

Wayan menjelaskan, pemberian hibah dari Pemerintah Jepang ini hanya sebatas pada perangkat lunak atau aplikasi.

Pemerintah Jepang tidak memberikan perangkat keras seperti tv ataupun perangkat lainnya. Perangkat lunak yang diberikan Jepang berada di Kemenkominfo, kemudian di­implementasikan di seluruh infrastruktur multipleksing.

Hal itu sesuai dengan Keputu­san Menteri 288 Tahun 2024 ten­tang Pedoman Sistem Penyam­paian Informasi Bencana melalui Penyelenggaraan Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial.

Proses konfigurasi teknis di­lakukan pada multipleksing pusat dan disebarkan melalui downlink ke seluruh penyelenggara multi­pleksing di Indonesia.

“Terdiri dari delapan penyelenggara multipleksing,” jelas­nya.

Sementara, Chief Representa­tive of JICA Indonesia Takeda Sachiko mengatakan, Jepang mengharapkan sistem yang dihibahkan tersebut dapat mem­bantu Indonesia memiliki sistem kebencanaan mumpuni.

Baca juga : Dana Awal Kampanye Nol Rupiah, Aneh Tapi Nyata

Mengingat, kedua negara me­miliki kesamaan latar geografis sebagai bagian dari negara di kawasan Cincin Api Pasifik yang rawan dengan gempa dan tsunami.

Dia berharap EWS dan DPIS mampu mengintegrasikan pe­nyampaian informasi bencana, stabilitas komunikasi, mem­percepat pengiriman informasi bencana tsunami dan gempa yang akurat pada masyarakat.

“Dengan begitu dapat berkon­tribusi mengurangi dampak dan bencana yang sering terjadi di Indonesia,” ucapnya.

Untuk diketahui, sistem EWS sudah lama berkembang di Jepang. Negeri Matahari Terbit itu memiliki EWS nasional ber­nama J-Alert yang diluncurkan sejak 2007.

Melalui siaran televisi, radio, ponsel, email, bahkan speaker yang disebar di perkotaan, Pemerintah Negeri Sakura bisa mengabarkan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan angin topan dalam waktu singkat.

Kajian dari World Economic Forum juga mengungkapkan bahwa J-Alert mengurangi po­tensi kematian hingga 97 persen. Ancaman kerugian ekonomi akibat bencana juga bisa ditekan hingga 21 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense