RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Prof. Satyawan Pudyatmoko menyatakan, potensi pendanaan berkelanjutan dari pemanfaatan sumber daya alam hayati sangat besar.
Karena itu, perlu menerjemahkan bagaimana skema dan model kelembagaannya, serta pengaturan pendanaan berkelanjutan.
Skema ini dirumuskan dalam peraturan teknis dan kebijakan yang menyentuh hulu maupun hilir.
“Ini sebagai acuan dalam program-program piloting di lapangan, dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati termasuk sumber daya genetik, pengelolaan wisata alam, maupun upaya-upaya pemulihan ekosistem,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).
Pendekatan ini, kata dia, akan mengubah paradigma pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati, terutama pada tingkat spesies dan genetik dari “cost centre” yang menyerap biaya besar, menjadi “profit centre”.
Topik ini juga menjadi pokok pembahasan Konferensi Para Pihak dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Conference of Parties of Convention on Biological Diversity) di kota Cali, Columbia sejak 2 minggu yang lalu.
Baca juga : Tok! DPR Naturalisasi 3 Pemain Jelang Laga Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia
Terutama, isu berbagi keuntungan dari data dan informasi sumber daya genetik atau Digitally Sequenced Genetic Information (DSI) yang juga dapat menjadi potensi sumber pendanaan.
Selaras dengan UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pendanaan yang kuat dan berkelanjutan perlu dibangun untuk membiayai proses bisnis pemanfaatan SDAH secara lestari.
Diharapkan dengan pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan tersebut dapat mempertemukan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan kelestarian alam.
Dikatakan Satyawan, diperlukan sebuah regulasi yang komprehensif terkait pendanaan berkelanjutan, untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya alam hayati, melalui mekanisme pembagian keuntungan (benefit-sharing) secara berkeadilan.
Penyusunan naskah sebagai bahan regulasi dilakukan melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD), kajian potensi sumber-sumber pendanaan dan membuat model pembagian keuntungan dari bisnis usaha konservasi keanekaragaman hayati.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang No 32 tahun 2024.
Baca juga : Banyak Guru Yang Belum Paham Literasi Keuangan
Naskah Akademik disusun atas kajian ilmiah sehingga pembelajaran dari para pihak dan model pendanaan yang dikembangkan negara-negara lain dapat dijadikan referensi dalam pengembangan regulasi pendanaan berkelanjutan untuk pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati.
Staf Ahli Menteri Bidang Pangan Indra Exploitasia menambahkan, pengembangan pilot pendanaan berkelanjutan sekaligus mengujicobakan mekanisme pembagian keuntungan.
Hal ini untuk dapat melihat bagi hasil yang berkeadilan dari usaha yang terkait dengan konservasi SDAH yang bertujuan untuk memastikan para pihak dapat melakukan penandaan anggaran (budget tagging) untuk kepentingan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
“Hal ini dilakukan untuk menjamin pemetaan dan pengalokasian dana secara tepat guna mendukung pelaksanaan program-program konservasi secara berkelanjutan,” tuturnya.
Model ini dikembangkan di Landscape-Seascape Flores Barat dan Utara Proyek IN-FLORES KLHK-UNDP-GEF dan Model bisnis inkubasi yang diterapkan di Aceh oleh Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) bersama dengan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Ditjen KSDAE.
Sebagai informasi, proses penyusunan naskah diatas dilakukan melalui serangkaian FGD, dimulai dari FGD Pembelajaran Mekanisme Pembagian Keuntungan sebagai Pertimbangan dalam Pengembangan Strategi dan Model Pendanaan Berkelanjutan Melalui Bisnis Berkelanjutan Berbasis Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024.
Baca juga : Dorong Pendidikan Inovatif, UI dan BNI Kembangkan Ekosistem Keuangan Digital
FGD dihadiri badan-badan nasional dan internasional, seperti adalah United Nation Environment Programme (UNEP), United Nation Development Programme (UNDP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Global Green Growth.
Selanjutnya, pada Kamis (10/10/2024), dilaksanakan FGD Model Pembagian Keuntungan Berkeadilan atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Sebagai Sumber Pendanaan Berkelanjutan sebagai upaya bersama untuk menemukan kerangka rumusan model dan skema pembagian keuntungan terkait Sumber Daya Alam Hayati (SDAH).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, yang turut hadir dalam FGD diatas menyatakan, Mandat KM-GBF (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) mendorong adanya mobilisasi pendanaan sebesar 200 miliar dolar AS per tahun yang bersumber dari negara-negara maju dan perlu didukung dengan pengembangan model pendanaan yang memadai.
“Momen yang tepat bagi Indonesia untuk menyusun regulasi pendanaan berkelananjutan untuk mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengelolaan biodiversity di Indonesia (IBSAP)," pungkas Alue Dohong.
Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Plt. Sekretaris Jenderal LHK Bambang Hendroyono, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan diatas merupakan bagian dari penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang No 32 tahun 2024.
“Naskah Akademik disusun atas kajian ilmiah sehingga pembelajaran dari para pihak dan model bagi hasil berkeadilan yang dikembangkan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan regulasi pendanaan berkelanjutan untuk pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.