RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong generasi muda untuk mulai menanamkan nilai integritas diri dan meningkatkan literasi antikorupsi.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito dalam seminar bertajuk Membangun Generasi Berintegritas, Menuju Indonesia Emas di Aula Heritage Kemenko PMK, Rabu (4/12/2024).
Warsito mengungkapkan, generasi muda yang saat ini mendominasi demografi sehingga memiliki peran strategis dalam membentuk budaya antikorupsi.
"Kita bertumpu pada anak-anak generasi muda yang jumlahnya 60 persen lebih dari populasi saat ini. Ketika mayoritas ini bersuara sama, maka itulah yang akan menjadi warna bangsa," ujarnya.
Baca juga : Menko PM Usulkan Reformasi KUR Demi Penguatan UMKM Nasional
Warsito juga menyoroti peran revolusi mental dalam mengubah paradigma masyarakat. Gerakan Indonesia melayani, bersih, mandiri, bersatu, dan tertib menjadi pilar penting untuk menciptakan budaya antikorupsi.
Ia mencontohkan, hasil survei BPS menunjukkan perubahan positif seperti berkurangnya praktik pemberian biaya tambahan dalam layanan publik.
Warsito menuturkan, pemberantasan korupsi harus dimulai dari penguatan integritas individu melalui pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini.
Selain itu, penguatan sistem dan regulasi, khususnya melalui digitalisasi layanan publik yang mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
Baca juga : Pemkot Tangerang-BPJT Jalin Kerja Sama Tingkatkan Layanan Transportasi
Literasi antikorupsi masyarakat, kata Warsito, juga menjadi perhatian utama, dengan harapan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan terendah hingga tertinggi, memahami makna dan batasan korupsi untuk menghindari praktik yang berada di ranah abu-abu.
"Kita harus berhati-hati dengan budaya memberi hadiah yang melanggar aturan. Jangan sampai kemurahan hati bangsa kita justru dimanfaatkan untuk tindakan yang tergolong korupsi," jelasnya.
Direktur Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aida Ratna Zulaiha menjelaskan, pencegahan korupsi dimulai dengan penyusunan regulasi yang memuat langkah pencegahan, serta membangun sistem yang mengurangi celah korupsi.
Aida menekankan, pentingnya menghindari konflik kepentingan dan memastikan pelayanan publik yang berintegritas.
Baca juga : Perpusnas Salurkan DAK Fisik Rp 10,65 M untuk Tingkatkan Literasi di Kudus
"Pencegahan korupsi dimulai dari regulasi, dengan membentuk sistem yang menutup celah korupsi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan pelayanan publik yang berintegritas," kata Aida.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.