BKSAP DPR Ajak Parlemen Internasional Libatkan Civil Society Jaga Perdamaian Dunia

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh mengajak anggota dewan di seluruh dunia untuk mengkampanyekan kesadaran tentang toleransi dan moderasi. Sebab, toleransi dan moderasi dapat menumbuhkan semangat perdamaian.

"Parlemen Indonesia juga mengajak organisasi keagamaan dan masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia melalui semangat toleransi dan moderasi," kata Husein dalam sesi Peace & Reconciliation Committee pada Sidang Pleno ke-11 International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP), Phnom Penh, Kamboja, Minggu (24/11/2024).

Husein kemudian menceritakan keberhasilan Indonesia melakukan rekonsiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kelompok separatis yang mencari kemerdekaan untuk wilayah Aceh Sumatera, Indonesia.

Baca juga : Mahkamah Pidana Internasional Terbitkan Surat Perintah Penangkapan PM Israel

Pengalaman ini, tambah Husein, bisa menjadi contoh negara internasional dalam menjaga perdamaian.

"Indonesia memiliki kapasitas masyarakat sipil yang kuat dan berpengalaman, khususnya dalam bidang mediasi, penyelenggaraan Pemilu, pemajuan hak asasi manusia, dan pembangunan infrastruktur pascakonflik. Ini adalah modal besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam perdamaian dunia," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Untuk itu, dijelaskan Husein, pentingnya sinergi antara Pemerintah, Parlemen dan masyarakat sipil dalam membangun arsitektur perdamaian global.

Baca juga : Menteri Ara Rayu Bos Astra Internasional Prijono Bangun Tiga Juta Rumah Rakyat

Dia bilang, Pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung inisiatif perdamaian. Sementara, Parlemen berfungsi sebagai jembatan dialog antara pihak-pihak yang bertikai guna memastikan dukungan kebijakan yang tepat untuk upaya perdamaian.

Anggota Komisi VI DPR itu menyoroti pentingnya alokasi sumber daya yang efektif melalui keterlibatan legislator dalam proses rekonsiliasi.

"Sinergi ini menjadi fondasi kuat untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Parlemen, selain sebagai pengawas, juga memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi kerja sama lintas sektor dan memberikan dukungan legislatif untuk upaya perdamaian," pungkas Husein.

Baca juga : Forum Internasional OECD-IOPS Sepakati Peningkatan Industri Dana Pensiun Global

Adapun delegasi DPR RI dalam sidang ini dipimpin oleh Muhammad Husein Fadlulloh (Fraksi Gerindra) bersama Ruby Chairani Syiffadia (Fraksi Gerindra) dan Amelia Anggraini (Fraksi NasDem).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.