RM.id Rakyat Merdeka - Sebanyak 29 Dinas Perpustakaan Provinsi/Kota/Kabupaten akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Perpustakaan Daerah Tahun 2025. Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Joko Santoso menjelaskan, DAK Fisik Sub Bidang Perpustakaan Daerah hadir karena belum memadainya dukungan anggaran di daerah, tingkat perpustakan masih belum merata, serta skor PISA tahun 2022 Indonesia yang mengalami penurunan.
“Upaya untuk meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi dilakukan melalui DAK Fisik sub bidang Perpustakaan yang terdiri dari modernisasi prasarana gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya, dalam Sesi Kebijakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2025, Selasa (4/2/2025).
Selanjutnya, menyiapkan sarana layanan perpustakaan secara cukup memadai, mendorong satu sistem informasi perpustakaan yang terpadu, serta inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan menyediakan berbagai macam konten literasi buku-buku dalam bentuk tercetak dan juga digital.
Baca juga : Dorong Inklusi Keuangan, Bank DKI Jadi BUMD Terbaik Di PR Indonesia Award 2025
Dia menjelaskan, 2025 ini merupakan tahun pertama penyaluran DAK Non Fisik. Dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah 2025 diadakan dengan menu yang terdiri dari program publik peningkatan budaya baca dan literasi; pembinaan dan pendataan perpustakaan, dan naskah kuno nusantara, serta operasional layanan perpustakaan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengungkapkan, terdapat inisiatif baru berupa program Pemberdayaan Relawan Literasi Masyarakat (Re Lima). Salah satunya berbentuk KKN Literasi yang didukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
“Ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong pendampingan literasi di masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Baca juga : Pertamina Tegaskan Komitmen Keberlanjutan Di Forum Ekonomi Dunia 2025
Adin menambahkan, perpustakaan layak anak sebagai bagian dari pemenuhan hak literasi bagi generasi mendatang. “Standardisasi pustakawan juga menjadi perhatian utama, termasuk dalam penyusunan kebijakan terkait kompetensi tenaga perpustakaan di tingkat daerah,” imbuhnya.
Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz mengajak Pemerintah Daerah untuk mengadopsi berbagai program dari tiga prioritas program Perpusnas. Tiga prioritas program tersebut, diantaranya peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi, pengarusutamaan Naskah Nusantara, dan standardisasi dan pembinaan perpustakaan.
Kepala Perpusnas menjabarkan, pada program prioritas peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi dapat diturunkan menjadi berbagai program. Salah satunya, perpustakaan sebagai ruang kreatif. Misalnya, dengan menyelenggarakan kegiatan kelas menulis dengan memanfaatkan koleksi Perpusnas.
Baca juga : Telkom Dukung Perkembangan Bisnis Kopi Lokal, Beantaro Kopi
“Ini ruang kreatif yang dapat kita manfaatkan. Jadi perpustakaan sebagai wahana untuk mengembangkan kreativitas terwadahi,” paparnya.
Mengenai program prioritas pengarusutamaan Naskah Nusantara, Kepala Perpusnas menyebut menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan dan memanfaatkan naskah Nusantara. Menurutnya, pelestarian naskah nusantara tidak hanya pada digitalisasi dan konversi saja, tetapi memanfaatkannya sehingga naskah ini akan tetap hidup dalam ingatan masyarakat.
“Kelestarian Naskah Nusantara ditentukan oleh seberapa kuat dan hidup isinya dalam ingatan kolektif masyarakat kita. Cara terbaik untuk melestarikannya adalah menjadikan naskah itu sebagai sumber dibuatnya bacaan-bacaan turunan yang dapat diakses semua kalangan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.