RM.id Rakyat Merdeka - Nasib konsumen Meikarta yang sudah lama mangkrak jadi atensi khusus Presiden ke 8 Prabowo Subianto.
Presiden minta masalah ganti rugi konsumen yang sudah membeli apartemen Meikarta bisa diselesaikan sesuai prinsip hukum dan keadilan.
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menerima audensi 39 konsumen Meikarta di Kantor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Senin (21/4/2025).
"Saya sudah laporkan aduan ini kepada Presiden Prabowo di depan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo di Qatar, dan Presiden ingin Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," katanya.
Baca juga : Jaga Ketahanan Pangan, Menteri PKP Larang Developer Bangun Rumah Di Lahan Sawah
Ara, salah satu pencetus Pansus Bank Century DPR RI ini juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.
Selain itu, Menteri dari Partai Gerindra ini meminta para konsumen Meikarta dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku, siap menyampaikan bukti untuk validasi.
"Musti ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," pintanya.
Ara, politisi muda asal Sumatera Utara ini pun menyampaikan, bahwa dirinya telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4/2025) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.
Baca juga : Lewat IPHA, Menteri PU Targetkan Produksi Beras Melonjak
"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan soal Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya" katanya.
103 Konsumen Ngadu Ke PKP
Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman PKP, Fitrah Nur menambahkan, ada 103 pengaduan terkait proyek Meikarta yang masuk ke Kementerian PKP.
"Total aduan Meikarta yang masuk ada 103 konsumen. Sebanyak 35 konsumen sudah selesai divalidasi dengan nilai Rp6,8 miliar yang harus dikembalikan. Sementara sisanya masih proses validasi. Mereka ada yang sudah lunas, ada yang masih menyicil dan ada juga tidak lagi membayar angsuran ke bank," ungkap Fitrah.
Baca juga : Tanpa Duit Negara, Menteri PKP Mulai Permak Rumah Warga Johar
Dalam penanganan aduan ini, PKP kata Fitrah menargetkan, maksimal 4 bulan ke depan bisa diselesaikan. Pertemuan dengan konsumen ini adalah tindak lanjut dari launching layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.
"Tapi kalau satu bulan bisa diselesaikan kenapa tidak. Kami optimis aduan Meikarta ini bisa diselesaikan," ujarnya.
Terkait pemanggilan pimpinan Meikarta, Fitrah mengatakan, pemanggilan ini untuk mencari solusi bersama sama dalam penyelesaian Meikarta.
"Nanti para konsumen akan kita dudukan bersama dengan pimpinan Meikarta untuk mencari solusi penyelesaiaan masalah ganti rugi ini. Mudah mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan cepat, apalagi ini sudah menjadi atensi dari Presiden Prabowo," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.