RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.
"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).
Menteri dari Partai Gerindra ini mengatakan, Kementerian PKP akan memberikan prioritas kepada program BSPS dengan menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.
Baca juga : Sowan Ke Menteri ATR, Mensos Bahas Lahan Untuk Sekolah Rakyat
Menteri Ara menargetkan, untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, akan dinaikan yang semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA awal atau 31,4% dari alokasi program fisik.
"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," katanya.
Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik.
Baca juga : Beri Wejangan, Menteri PKP: Jaga Kualitas, Hindari Rumah Mangkrak Di Jawa Tengah
"Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.
Selain program BSPS, Anak buah Prabowo Subianto ini mengatakan, juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.
"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan aduan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," kata Menteri PKP.
Baca juga : PT Djarum & Polytron Renovasi 92 Rumah Tak Layak Huni di Kabupaten Kudus
Sebagai bagian dari kesinambungan pengawasan, Menteri Ara akan membentuk asosiasi warga penghuni apartemen, rumah susun (rusun) dan rumah subsidi.
"Dua minggu lagi saya akan bentuk asosiasi warga rumah susun, apartemen, supaya berimbang. Jadi selama ini tidak pernah negara kita membuat asosiasi penghuni apartemen, asosiasi rumah susun, dan rumah subsidi. Sebagai Pemerintah, menurut saya harus ada check and balance yang penting antara unsur dari pengembang dan unsur masyarakat," tuturnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.