RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia memasuki babak baru dalam reformasi birokrasi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada sejumlah agenda transformasi utama yang merupakan landasan untuk membangun birokrasi profesional dan berkelas dunia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, reformasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja Pemerintah. Namun, untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Visi kami adalah membangun birokrasi berkelas dunia yang berdaya saing di tingkat global dan sepenuhnya sejalan dengan visi Indonesia 2045. Hal itu dituangkan ke dalam kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045,” ungkapnya, Kamis (3/7/2025).
Baca juga : Masyarakat & Dunia Usaha Diharapkan Lebih Produktif
Menurut Rini, visi membangun birokrasi berkelas dunia dapat diwujudkan dengan meningkatkan kolaborasi birokrasi dalam mendukung pembangunan nasional.
“Perlu juga memperkuat kemampuan kelembagaan serta membangun budaya integritas dan pelayanan yang membangun kembali kepercayaan publik,” ujarnya.
Birokrat asal Bandung Jawa Barat itu memastikan pihaknya ingin menciptakan pemerintahan yang kolaboratif, cakap dan berintegritas yang melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan.
Baca juga : Pemerintah Dan Swasta Bantu Serap Gula Petani
“Pemerintah yang berpusat pada manusia, sekaligus berdaulat, berwawasan ke depan, adil dan berkelanjutan,” katanya.
Mantan Sekretaris Kemenpan-RB ini menegaskan, reformasi bukan sekadar perubahan internal. Melainkan dirancang untuk memberikan hasil yang jelas dan bermakna, seperti masyarakat yang lebih sejahtera dan pelayanan publik yang lebih baik.
Pemerintah juga tengah menerapkan transformasi layanan berbasis teknologi, yang akan memungkinkan pemberian layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya secara lebih inklusif dan efisien, kapan saja dan di mana saja.
Baca juga : Vibes Stasiun Tanah Abang Mirip Bandara
“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan jelas dan tegas, reformasi birokrasi bukan lagi tentang penyesuaian bertahap. Melainkan tentang perubahan transformatif yang didorong oleh rasa urgensi dan tanggung jawab untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Alumni Universitas Padjadjaran itu mencontohkan portal layanan publik Estonia yang menunjukkan bagaimana platform digital dapat mengintegrasikan layanan. Seperti perawatan kesehatan, pendaftaran pernikahan, perubahan alamat, bantuan pemutusan hubungan kerja dan masih banyak lagi di satu tempat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.