RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Yandri Susanto sepakat memperkuat sinergi dalam penyediaan rumah layak huni di perdesaan.
Kolaborasi ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan pendamping desa guna mendukung Program 3 Juta Rumah.
Kementerian PKP bersama Kemendes PDTT sepakat menjalin kolaborasi strategis dalam penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta para pendamping desa yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Baca juga : Kunjungi Bapas Garut, Menteri Imipas Ajak Komunitas Rangkul Klien Pemasyarakatan
Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan, bahwa dukungan Kemendes PDTT akan memperkuat capaian Program 3 Juta Rumah, baik dari sisi pembangunan maupun renovasi rumah.
“Adanya dukungan Kemendes PDTT merupakan bentuk sinergi nyata antar-kementerian untuk mensejahterakan rakyat. Ini bagian dari upaya kita menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat di desa,” ujar Maruarar usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kemendes PDTT di Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).
Dalam waktu dekat, kedua kementerian akan menandatangani Nota Kesepahaman terkait penyediaan rumah bagi masyarakat dan tenaga pendamping desa. Pertemuan tersebut, juga membahas pentingnya validasi data rumah tidak layak huni di perdesaan sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Dorong Koperasi Binaan Tumbuh Mandiri
Menteri dari Partai Gerindra juga menyatakan, kesiapan berkoordinasi penuh dengan Menteri Yandri Susanto dan Wakil Menteri Ahmad Riza Patria dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.
"Instruksi Presiden Prabowo jelas, semua kementerian/lembaga harus bekerja sebagai supertim. Karena itu, kami juga akan mendorong penandatanganan MoU untuk alokasi rumah subsidi melalui Kemendes PDTT,” ungkapnya.
Mantan Anggota DPR RI menambahkan, bahwa dukungan kebijakan seperti pembebasan BPHTB dan PBG, serta akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi bagian penting dalam mendorong terbentuknya kelas menengah baru di Indonesia.
Baca juga : Minta Maaf Di DPR, Menteri Ara Batalkan Ukuran Rumah Subsidi 18 Meter
“Danantara telah berkomitmen mengalokasikan Rp130 triliun untuk KUR Perumahan. Ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo pro-rakyat,” tegasNYA.
Sementara itu, Menteri Desa, Yandri Susanto menjelaskan, bahwa hingga kini Kemendes PDTT telah merenovasi 25.000 rumah tidak layak huni. Dengan kerja sama bersama Kementerian PKP, proses pengentasan rumah tak layak huni di desa diyakini akan berjalan lebih cepat dan terstruktur.
“Hingga kini ada lebih dari 75.000 desa. Masalah utama yang sering muncul adalah soal perumahan. Kami ingin memastikan semua rumah di desa layak huni dan terdata dengan baik,” kata Yandri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.