RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) menyepakati langkah awal kerja sama strategis guna mendukung penyediaan hunian layak bagi para pekerja di Indonesia.
Kolaborasi ini akan diwujudkan melalui sinergi program perumahan nasional, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam pertemuan tersebut, Ara sapaan Maruarar Sirait menyampaikan, apresiasi atas peran aktif BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi pekerja, baik melalui pembangunan maupun renovasi rumah.
“BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat. Dalam tiga tahun terakhir, mereka telah membantu pembangunan 567 unit rumah pada 2022, 494 unit di 2023, dan hingga Juni 2024, telah menyalurkan bantuan untuk 390 unit rumah. Ini langkah konkret dalam mendukung target nasional penyediaan 3 juta rumah,” ujar Ara saat kunjungan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Baca juga : Energi Dari Kalimantan, Asa Untuk Indonesia
Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, bahwa kerja sama ini akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR dengan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Optimalisasi Data Pekerja
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap inisiatif Kementerian PKP.
Dia menjelaskan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan memanfaatkan basis data kepesertaan untuk melakukan profiling pekerja yang membutuhkan hunian, sehingga mereka dapat diarahkan pada skema pembiayaan yang sesuai.
Baca juga : PIS Raih Penghargaan Untuk Upaya dan Inovasi Pelayaran Hijau
“Dengan jumlah peserta mencapai 39,3 juta orang, kami memiliki basis data yang kuat untuk menargetkan program FLPP dan MLT secara lebih efektif. Ini adalah wujud nyata kontribusi kami dalam mendukung kesejahteraan pekerja,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, bahwa hingga saat ini telah tersalurkan sebanyak 134.400 unit rumah melalui skema FLPP. Menariknya, 76 persen dari jumlah tersebut, diakses oleh pekerja swasta yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Rencana kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari asosiasi pengembang, termasuk Realestat Indonesia (REI). Ketua Umum REI, Joko Suranto menyatakan, kesiapan pihaknya untuk memberikan insentif berupa pembebasan uang muka bagi pekerja yang mengakses rumah subsidi.
“Langkah konkret ini akan difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan PKP melalui sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan, agar para pekerja lebih mudah mendapatkan akses terhadap hunian yang layak,” ujar Joko.
Baca juga : Pensiun Dari Perusahaan Migas, Bapak Ini Buka Travel Umrah
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam percepatan pencapaian target nasional pembangunan 3 juta rumah. Di saat yang sama, kolaborasi ini juga membuka akses yang lebih luas terhadap perumahan yang terjangkau dan layak bagi para pekerja di seluruh Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.