RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membahas peluang kolaborasi penataan kawasan permukiman pesisir, Rabu (17/9/2025).
Wamen dari Partai Glora ini menegaskan, penataan kawasan pesisir jadi prioritas mengingat banyak wilayah masih didominasi permukiman kumuh dan sanitasi buruk.
Baca juga : Qatar Gandeng KAI Bangun 50 Ribu Hunian Vertikal
"Presiden mengatakan kita akan bangun 1 juta rumah di pesisir. Dari 12.870 desa pesisir, umumnya identik dengan kawasan kumuh. Ini jadi sumber polusi dan dianggap tidak sehat,” katanya dalam keterangan, Jumat (19/9/2025).
Mantan pimpinan DPR ini menambahkan, penataan harus dilakukan terpadu lewat kolaborasi kebijakan, kelembagaan, hingga belanja program.
Baca juga : Wamen Dzulfikar: Pekerja Migran Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Ridwan Mulyana menyatakan komitmen mendukung program ini.
"Kita akan bersama-sama melakukan identifikasi lokasi, memperkuat dasar hukum seperti juknis, dan memastikan penanganan tak hanya untuk nelayan, tapi juga masyarakat pesisir lainnya. Tantangannya ada pada anggaran, tapi kami sangat menyambut baik rencana ini," ujarnya.
Baca juga : Wamen Fajar: Parenting Kolaboratif Kunci Hadapi Tantangan Era Digital
Kolaborasi ini diharapkan jadi model pembangunan pesisir berkelanjutan, memperbaiki kualitas hidup nelayan, sekaligus menjaga kearifan lokal.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.