RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memperkuat ekonomi biru dan hilirisasi sektor kelautan serta perikanan. Sebagai wujud nyata, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi bertajuk Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih Kawasan Pesisir, di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan ekonomi berbasis sumber daya laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Pemerintah mendorong pemanfaatan kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai penggerak ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi biru.
Baca juga : Klinik Fisioterapi Kopdes Merah Putih Metuk, Primadona Baru Warga Lansia
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil, Amran, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya forum koordinasi untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis.
“Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ucap Amran, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (30/10/2025).
Ia berharap, rapat ini dapat menghimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata. Hasilnya diharapkan bisa menjadi rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN, sekaligus menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam memperkuat koperasi di kawasan pesisir.
Baca juga : Menkop Ferry Pastikan Program Di Luar Kopdes Merah Putih Tetap Berjalan
Dalam sesi pemaparan, Eko Sari Budirahayu dari Kementerian Koperasi menjelaskan, pihaknya kini berfokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). “Tenaga pendamping ini berperan dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pendampingan akses SIMKOPDES, hingga memastikan koperasi bisa mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan,” jelas Eko.
Dari perspektif sektor kelautan dan pariwisata, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan dukungan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata menambahkan, program Desa Wisata juga turut mendukung penyelenggaraan Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa.
Baca juga : Makin Viral Di Medsos, Pelni Dukung Banda Neira Jadi Destinasi Wisata Unggulan
Menutup sesi diskusi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil, Hanafi, menegaskan koperasi nelayan yang sudah eksisting tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih, kecuali bagi koperasi yang masih pasif. “Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju,” jelas Hanafi.
Ia menambahkan, sinergi antar kementerian—antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, serta pemerintah daerah—menjadi kunci memperkuat kelembagaan, operasional, dan optimalisasi potensi ekonomi kawasan pesisir.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.