RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng, di Kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, CISAC menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dalam memperkuat tata kelola hak cipta, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan royalti di Tanah Air.
Menkum Supratman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip keterbukaan dalam sistem royalti nasional.
“Masalah utama dalam tata kelola royalti di Indonesia masih terkait isu kepercayaan. Ini yang akan kita benahi. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus menyampaikan data pengumpulan dan distribusi royalti kepada para pemilik hak cipta dan pihak terkait, agar tidak ada lagi keluhan seperti sebelumnya,” ujar Supratman.
Baca juga : Menag dan Paus Leo XIV Matangkan Aksi Nyata Deklarasi Istiqlal
Sementara itu, Benjamin Ng menilai Indonesia memiliki posisi penting di kawasan ASEAN serta potensi besar melalui para pelaku seni dan kreator kreatifnya.
“CISAC hadir untuk berbagi pandangan dan best practices yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem musik dan digital. Kami tidak memiliki hambatan untuk bekerja sama dengan pemerintah maupun LMK,” katanya.
Benjamin menambahkan, salah satu agenda utama CISAC di Indonesia adalah membantu membawa musik dan karya kreatif Indonesia ke panggung dunia. Ia juga menekankan pentingnya regulasi hak cipta yang kuat, termasuk penerapan resell rights, agar Indonesia dapat menjadi pusat hak kekayaan intelektual (IP Hub) di kawasan regional.
Selain itu, CISAC juga menyoroti pentingnya memasukkan isu Artificial Intelligence (AI) dan teknologi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta.
Baca juga : Hujan Jakarta Mengandung Mikroplastik
“Isu AI dan teknologi jangan sampai terabaikan dalam penyusunan regulasi baru,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Menkum Supratman menyatakan keterbukaan pemerintah terhadap kerja sama internasional dalam penyusunan kebijakan hak cipta yang komprehensif. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan sejalan dengan fokus Presiden RI Prabowo Subianto pada reformasi birokrasi, penataan regulasi, dan transformasi digital nasional.
“Perlindungan hak cipta, distribusi digital, fair monetization, dan transparansi tata kelola royalti adalah isu mendesak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami menjadikan integritas dan transparansi sebagai fondasi memperkuat sistem kreatif Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga memaparkan inisiatif Protokol Jakarta, yang tengah disiapkan untuk dibawa ke forum World Intellectual Property Organization (WIPO). Inisiatif ini bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi kreatif global melalui model royalti digital yang adil, transparansi algoritma, perlindungan bagi kreator dari negara berkembang, serta sistem pembayaran lintas negara yang setara.
Baca juga : Desa Pemuteran Raih Penghargaan Best Tourism Village di Kancah Dunia
“Indonesia ingin memastikan aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju dan platform global. Protokol Jakarta adalah suara bagi keadilan kreator dunia, terutama dari negara-negara berkembang,” ujar Supratman.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara Kemenkum dan CISAC untuk memperkuat sistem royalti yang modern, transparan, dan berintegritas, sekaligus mendorong karya Indonesia menembus pasar global.
“Kita membangun ekosistem kreatif yang berkeadilan, kredibel, dan berkelas dunia. Transparansi bukan pilihan — itu fondasi,” pungkas Supratman.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.