RM.id Rakyat Merdeka - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, pasokan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berasal dari petani, nelayan, peternak, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah ini diyakini membuat ekonomi di akar rumput benar-benar berputar.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dalam sambutannya di acara bertajuk, Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor, di Tangerang Selatan, Minggu malam (23/11/2025).
Dia mengungkapkan, Pemerintah ingin bahan pangan dapur MBG disuplai petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM tanpa perantara perusahaan besar.
Program ini terus dipacu karena masih banyak anak belum tersentuh layanan pangan bergizi harian. Kini sudah ada 15.715 dapur MBG yang berjalan di seluruh Indonesia. Capaian itu diyakini mampu menjadi kekuatan ekonomi sosial baru bagi masyarakat desa.
“Alhamdulillah 15.715 dapur itu 100 persen dukungan lapisan masyarakat luas,” ujarnya.
Sony mengenang masa awal membangun dapur MBG yang penuh perjuangan. Banyak calon mitra diminta berinvestasi lebih dulu sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan. Tantangan terbesar saat itu adalah mencari pihak yang berani percaya tanpa jaminan administrasi Pemerintah.
“Untuk mencari satu mitra yang mau membangun dapur, itu saya seperti merayu orang mau menjadikan pacar,” kisahnya.
Baca juga : Selamatkan Bumi, Petrokimia Dan PLN Komit Pada Ekonomi Sirkular Di ICCES 2025
Satu dapur untuk 3.000 penerima manfaat membutuhkan biaya operasional sekitar Rp 900 juta per bulan. Komitmen menjadi unsur utama agar dapur berdiri dan pelayanan berjalan stabil setiap hari.
Program MBG disebut menciptakan efek berlipat di ekonomi di akar rumput. Antara lain terhadap tenaga kerja nasional. Ribuan warga terserap sebagai tenaga dapur, pengantar bahan baku, dan pekerja harian program.
“Sekarang sudah 580.000 saudara saudara kita yang bekerja di SP (Satuan Pelayanan),” katanya.
Dia menegaskan, tantangan berikutnya adalah pasokan bahan pangan agar harga komoditas tetap stabil. Kenaikan harga telur dan sayuran menjadi perhatian serius karena kebutuhan besar setiap hari.
Sementara itu dalam konferensi pers, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Gunalan mengatakan, prioritas utama MBG adalah perputaran uang di pasar kecil. Pemerintah ingin manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani desa yang menjadi pemasok pangan lokal.
“Intinya semua bahan baku kami dorong diambil dari masyarakat petani, peternak, nelayan. Uang ini berputar di pasar kecil, bukan pengusaha besar,” ujarnya menjawab pertanyaan Rakyat Merdeka.
Dia menegaskan, pelaksanaan MBG sudah berjalan besar dan masif. Saat ini 15.715 dapur aktif melayani penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga : BLT Dan Program Magang Jadi Penguat Ekonomi Akhir Tahun
“Program MBG ini program yang sangat besar. Sudah ada sekitar 41 juta penerima manfaat,” katanya.
Menurutnya, pasokan masyarakat harus berlangsung rutin agar pelayanan makan bergizi tidak terganggu. Pasokan bahan baku memasak harus dipenuhi stabil oleh Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG).
Posisi UMKM sangat penting sebagai pemasok utama bahan pangan langsung ke dapur dapur MBG. “Kami mendorong ke kelompok petani, nelayan, peternak, dan UMKM,” kata Gunalan.
Pendanaan untuk memperkuat usaha lokal bisa diperoleh dari berbagai sumber termasuk anggaran pendidikan hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui pembiayaan sektor pangan. “Pendanaan banyak sumber. Bisa melalui LPDP, Bank Himbara, dan sumber lain,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono menyoroti tantangan sektor pangan nasional. Dia menjelaskan, kebutuhan kedelai masih bergantung pada impor sebesar 95 persen. Maino mendukung percepatan swasembada agar pasokan bahan pangan untuk dapur MBG tetap aman. “Impor kedelai masih sekitar 95 persen,” kata Maino.
Maino optimistis inovasi varietas kedelai produktivitas tinggi dapat mengurangi ketergantungan impor. Percepatan akan dilakukan bersama petani agar swasembada nasional tercapai dalam dua tahun mendatang. “Syukur syukur bisa swasembada,” ujar Maino.
Dia menyinggung ketergantungan bawang putih pada impor. Produksi lokal hanya 5 persen dari kebutuhan nasional 570.000 ton per tahun. Kebutuhan itu dipenuhi pasokan dari China. “Hampir seluruhnya posisi dari China,” ucapnya.
Baca juga : Kalah dari Mali, Garuda Muda Harus Banyak Berbenah
Di acara yang sama, pengamat pertanian Prof Ali Zum Mashar mengatakan, swasembada pangan harus ditempuh dengan inovasi varietas unggul dan produksi berbasis desa. Swasembada bukan sekadar beras atau jagung.
“Kedelai itu bagian dari program Asta Cita, dan tidak ada istilah mundur,” katanya
Ali memperkenalkan varietas kedelai Garuda Merah Putih yang dinilai berproduktivitas tinggi. Varietas itu diproyeksikan menjadi fondasi swasembada nasional menuju ketahanan pangan kuat dan mandiri.
“Kami mengubah cara bertani lama dengan varietas Garuda Merah Putih yang produksinya tinggi,” ungkap Ali.
Menurutnya, inovasi varietas unggul akan memperkuat produksi pangan nasional dan menopang MBG tetap berjalan stabil. Kemitraan berbasis desa diyakini memperkuat kemandirian pangan Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.