RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, memimpin langsung tim ke lokasi banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Rabu (26/11/2025).
Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11/2024) telah berdampak pada empat kecamatan di Kota Sibolga. Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah tercatat 20 kecamatan terdampak.
“Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk memimpin langsung tim ke lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” kata Safrizal di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang menyebabkan ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian serupa di Aceh.
Baca juga : Gercep, Kemendagri Serahkan 4 Tenda Posko untuk Penanganan Longsor
Berbagai pihak telah melakukan evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI–Polri, BPBD, Satpol PP, dan Damkar juga telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.
“Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam serta penyelamatan dan evakuasi korban banjir dan longsor," tuturnya.
Sebagai langkah konkret, Kemendagri dan BNPB langsung membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara, karena jalur darat terputus total.
"Kami juga membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan,” sambung Safrizal.
Baca juga : Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar Kehormatan Dari Wali Nanggroe Aceh
Sebelumnya, Mendagri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi telah menginstruksikan konsolidasi unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.
Konsolidasi itu dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual, yang dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Safrizal menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.
Kondisi cuaca ekstrem, peningkatan curah hujan, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.
Baca juga : Temani Pimpinan DPR Sidak Ke Michelin, Andi Gani Bahas Penyelesaian PHK Pekerja
“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi, karena momentum respon pertama sangat menentukan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.
Apel tersebut diminta melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, serta relawan seperti Satlinmas dan Redkar, beserta pemangku kepentingan lainnya.
“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap. Jangan kendor sedikit pun,” tutup Safrizal.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.