RM.id Rakyat Merdeka - Partisipasi kepala desa dan lurah sebagai juru damai melonjak drastis tahun ini. Pemerintah menyebut capaian tersebut sebagai bukti pergeseran penyelesaian sengketa dari ruang sidang ke meja musyawarah.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tahun 2025 tercatat capaian tertinggi partisipasi kepala desa dan lurah sebagai juru damai atau Non Litigation Peacemaker (NLP) dalam program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Tingkat keterlibatan mereka meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, partisipasi kepala desa dan lurah sebagai NLP pada 2025 mencapai 802 orang, melonjak signifikan dibandingkan 294 orang pada 2023 dan 292 orang pada 2024.
Baca juga : Orsap Dan Kader Gerindra Wajib Bantu Korban Bencana
“Tren peningkatan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah memperkuat peran juru damai di tingkat akar rumput,” ujar Supratman dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).
Kenaikan partisipasi ini berjalan seiring dengan bertambahnya unit Posbankum Desa/Kelurahan. Hingga November, Posbankum telah terbentuk di 70.115 desa/kelurahan di 24 provinsi. Unit-unit ini menyediakan empat layanan utama: informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi, serta rujukan advokat.
Menurutnya, peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai memungkinkan penyelesaian persoalan hukum secara lebih humanis dan kolaboratif, dengan tetap mengutamakan kebutuhan dan martabat masyarakat.
Baca juga : Demokrat Jatim Minta Kader Di DPRD Lebih Aktif Bersuara
“Hingga kini, sebanyak 3.839 layanan hukum telah diberikan paralegal serta kepala desa dan lurah sebagai juru damai,” katanya.
Untuk memperkuat kapasitas mereka, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menyelenggarakan serangkaian Peacemaker Training sebagai bekal dalam menangani persoalan nonlitigasi.
Program ini sekaligus memperkokoh kolaborasi antara kepala desa/lurah, paralegal, dan lembaga bantuan hukum terakreditasi dalam menjalankan layanan Posbankum.
Baca juga : Pemerintah Gas Perluasan Inklusi Dan Literasi Keuangan
“Program ini hasil sinergi antara Kemenkum, Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri,” tegas Supratman.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.