RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal polemik bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara ini bikin heboh, karena disebut beroperasi tanpa petugas Bea Cukai dan Imigrasi. Padahal, melayani penerbangan internasional.
"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand," ungkap Luhut dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
"Jika mereka berinvestasi 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS), wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," imbuhnya.
Luhut menjelaskan, bandara khusus hanya diberikan untuk melayani penerbangan domestik Bandara tersebut memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi, sesuai aturan perundang-undangan.
Baca juga : BP Tapera Beberkan kendala Penyaluran FLPP MBR, Ini Rinciannya
"Tidak pernah pada saat itu, kami mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegas Luhut.
Luhut memastikan, selama menjabat, dirinya selalu berupaya mencegah munculnya konflik kepentingan. Dia mengaku tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi menjaga integritas, dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.
"Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya. Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data, jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut," tandasnya.
Dalam keterangannya, Luhut juga mengajak publik untuk tidak mudah berburuk sangka. Kita semua, kata Luhut, memiliki hati nurani dan logika untuk menjaga NKRI yang kita cintai.
Baca juga : Jokowi Yakin, Lapangan Kerja Tak Hilang Di Era AI, Ini Alasannya
"Karena itulah, saya tidak percaya pada pandangan bahwa pemerintahan itu berdiri sendiri-sendiri. Pemerintahan harus berkelanjutan, karena tidak ada satu pun proyek strategis yang bisa selesai dalam lima tahun. Setiap pembangunan besar membutuhkan waktu setidaknya lima belas tahun, untuk menunjukkan hasil yang nyata," papar Luhut.
Polemik Bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara yang berlokasi di wilayah pertambangan Morowali itu sebagai anomali, lantaran beroperasi tanpa perangkat negara. Menurutnya, kondisi bandara tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.
"Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Bahkan, juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," ujar Sjafrie, usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Lewat unggahan dalam situs resminya pada 28 November 2025, Kementerian Perhubungan mengumumkan pihaknya telah mencabut izin internasional Bandara IMIP melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025, yang ditandatangani Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025.
Baca juga : Raja Juli Tegaskan Butuh Polri di Kemenhut, Ini Alasannya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.