RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) langsung tancap gas membangun rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Meikarta. Langkah ini diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada persoalan hukum terkait proyek tersebut.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan pembangunan rusun subsidi Meikarta segera dikebut. Kepastian itu diperoleh usai pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/1/2026) sore.
“Kami datang untuk memastikan kepastian hukum sekaligus langkah pencegahan korupsi. KPK menyatakan tidak ada masalah hukum terhadap usulan Meikarta. Jadi kita gas pembangunan rusun ini,” tegas Maruarar yang akrab disapa Ara.
Baca juga : Perkuat Pasokan Bahan Baku NPK, Petrokimia Gresik Bangun Tangki Asam Sulfat
Mantan anggota DPR empat periode ini mengapresiasi KPK karena telah memberikan kepastian hukum yang dinantikan masyarakat, perbankan, pengembang, serta ekosistem perumahan. Ia menegaskan, perkara suap izin pembangunan Meikarta yang sebelumnya ditangani KPK telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Dalam pertemuan tersebut, Ara didampingi Staf Ahli Menteri PKP yang juga mantan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Inspektur Jenderal PKP yang juga mantan pejabat Kejaksaan Tinggi Bengkulu Heri Jerman, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Konsultasi dilakukan untuk memastikan proyek rusun subsidi berjalan transparan dan bebas masalah hukum.
Usai mendapat lampu hijau dari KPK, Ara dijadwalkan bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pertemuan tersebut akan digelar di Gedung Sate untuk memastikan kepastian dan verifikasi lanjutan lahan proyek rusun subsidi Meikarta.
Baca juga : Ara Siapkan Rusun Subsidi Di Meikarta Untuk Pekerja Cikarang
“Besok saya akan bertemu Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan proyek ini,” ujarnya.
Ara juga mengungkapkan capaian program rumah subsidi sepanjang 2025 mencapai 278.800 unit, tertinggi sepanjang sejarah, melonjak signifikan dibandingkan 229 ribu unit pada 2023. Pada 2026, pembangunan rusun subsidi di kawasan perkotaan menjadi prioritas utama, termasuk di Meikarta.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap program Kementerian PKP. Ia memastikan, dalam perkara Meikarta, KPK tidak menyita satu pun unit rumah susun.
Baca juga : Bertemu Menkum, Ara Bahas Kuota BSPS hingga Rusun Subsidi Perkotaan
“Artinya, status Meikarta clear and clean. Tidak ada persoalan hukum terhadap unit rumah susun,” tegasnya.
Diketahui, proyek rusun subsidi tersebut direncanakan dibangun di kawasan Meikarta, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lippo Group menyiapkan lahan seluas 20 hektare sebagai bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.