RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi di tengah eskalasi konflik global, serta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dalam kondisi aman.
Menurut Purbaya, hingga saat ini pemerintah belum melihat urgensi untuk mengubah postur APBN maupun kebijakan subsidi energi, meskipun terjadi kenaikan harga minyak dunia.
“APBN kita masih tahan. Saya belum akan mengubah APBN atau subsidi yang ada, sampai pada titik harga minyak benar-benar tinggi,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Baca juga : Krisis Timur Tengah: Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional
Ia menjelaskan, konsep darurat energi tidak semata ditentukan oleh kenaikan harga minyak, melainkan lebih pada terganggunya pasokan energi. Dalam konteks Indonesia, pasokan energi nasional masih tersedia sehingga belum dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat.
“Darurat energi itu bukan soal harga, tapi kalau suplai berhenti. Saat ini suplai masih ada, jadi belum bisa disebut darurat,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons kondisi global, di mana sejumlah negara seperti Filipina telah menetapkan status darurat energi akibat terganggunya pasokan bahan bakar.
Baca juga : Harga Minyak Naik, Purbaya: APBN 2026 Masih Aman
Meski demikian, Purbaya menekankan pemerintah tetap mewaspadai perkembangan situasi global, khususnya dampak konflik Timur Tengah terhadap rantai pasok energi.
Dari sisi asumsi makro, ia mengungkapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) saat ini berada di kisaran 74 dolar AS per barel, sedikit di atas asumsi APBN yang berada di level sekitar 70 dolar AS per barel. Namun, selisih tersebut dinilai masih dalam batas yang dapat dikelola.
Terkait kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Purbaya memastikan belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Pemerintah memilih menjaga stabilitas kebijakan sambil terus memantau perkembangan global.
Baca juga : Presiden Tenangkan Masyarakat Soal Dampak Perang, Pangan Kita Aman
“Belum ada perubahan kebijakan. Ini masih terlalu dini, jadi anggaran tidak perlu diganggu dulu,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan dan menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi lonjakan harga minyak yang signifikan atau gangguan pasokan energi di masa mendatang.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis stabilitas fiskal tetap terjaga dan mampu menghadapi tekanan eksternal tanpa harus mengambil langkah penyesuaian kebijakan secara prematur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.