RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mulai mengerem konsumsi energi di tengah gejolak Timur Tengah. Salah satu langkahnya, menerapkan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) langsung bergerak dengan menyiapkan skema penghematan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imipas M Akbar Hadiprabowo mengatakan, pihaknya sudah lebih dulu menerapkan work from anywhere pada 25 hingga 27 Maret 2026. Kebijakan lanjutan masih menunggu arahan pimpinan setelah 30 Maret.
“Kami menunggu arahan Menteri terkait kebijakan setelah WFA ini,” kata Akbar, Sabtu (28/3/2026).
Baca juga : Krisis Timur Tengah: Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional
Ke depan, Kemenimipas menyiapkan pola efisiensi yang lebih terstruktur. Salah satunya, penerapan work from home satu hari dalam sepekan untuk kegiatan perkantoran. Kebijakan ini tidak berlaku bagi layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, pembatasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial juga akan dilakukan. Aktivitas administrasi akan didorong menggunakan platform digital atau e-office. Penggunaan listrik, air, dan pendingin ruangan di kantor turut ditekan.
Menurut Akbar, langkah ini bertujuan mengurangi beban subsidi dalam APBN sekaligus menekan konsumsi BBM secara signifikan.
“Kebijakan ini akan terus dievaluasi untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi energi,” ujarnya.
Baca juga : Dubes Australia Untuk Indonesia Rod Brazier Ucapkan Selamat Idul Fitri
Meski ada penghematan, layanan publik dipastikan tetap berjalan normal. Kantor imigrasi serta lembaga pemasyarakatan seperti lapas, rutan, dan bapas tetap buka seperti biasa.
Apalagi menjelang Idulfitri, kunjungan keluarga warga binaan menjadi momen penting yang dinanti.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Tidak ada gangguan,” tegas Akbar.
Di tingkat pusat, pemerintah memastikan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sudah diputuskan. Pengumuman resminya tinggal menunggu waktu.
Baca juga : Dialog Dengan Pakar, Pengamat: Bukti Prabowo Terbuka Terima Saran Dan Kritik
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, aturan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat dan ditargetkan tidak melewati Maret 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap dampak konflik Timur Tengah yang berimbas pada sektor energi, terutama konsumsi BBM nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.