RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan. Langkah ini dinilai penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mendagri, sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial.
Karena itu, pemerintah pusat menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.
“Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, mewujudkan keadilan, dan menyejahterakan rakyat adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk perumahan,” ujar Tito dalam Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026) malam.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga : Lestari Moerdijat Dorong Pemerintah Daerah Serius Dukung Perluasan PJJ
Kebijakan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Tujuannya agar masyarakat yang kurang mampu memiliki daya beli yang lebih terjangkau. Ini sangat membantu,” jelasnya.
Mendagri juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mendorong inovasi pembiayaan serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Ia menilai, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.
Tito juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar berbagai kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Baca juga : BSI Aktif Perkuat Pasar Modal Syariah Lewat Program PINTAR Reksa Dana
Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu.
“Kita dorong layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik, sehingga seluruh layanan publik dapat diakses dalam satu tempat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyederhanaan layanan tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap iklim investasi di sektor perumahan.
Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, Mendagri mengingatkan agar berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca juga : Peringatan Hari Bumi Jadi Momentum Perkuat Kepedulian Lingkungan
“Dengan kemudahan KUR, pembebasan PBG, BPHTB, dan PPN, akan tercipta gelombang pembangunan perumahan dan ekosistemnya akan semakin hidup,” katanya.
Di akhir sambutannya, Mendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program perumahan di Papua agar berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Semoga niat baik ini untuk seluruh Papua yang dimulai dari Kota Sorong mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Usai kegiatan, Mendagri bersama rombongan meninjau kawasan Rumah Susun TNI AL di Kota Sorong. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan pihak terkait sekaligus mengecek progres pembangunan hunian bagi prajurit TNI AL.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.