RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mendorong penguatan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar seluruh program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Ketepatan data menjadi kunci utama keberhasilan intervensi Pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, pemutakhiran dan integrasi DTSEN harus terus diperkuat hingga ke tingkat daerah dan desa.
“Data harus semakin akurat agar intervensi Pemerintah tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran dan integrasi DTSEN harus terus diperkuat hingga level daerah dan desa,” ujar Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, DTSEN kini menjadi instrumen penting Pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial bagi masyarakat. Karena itu, akurasi data harus benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan agar kebijakan yang disusun tidak meleset dari sasaran.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, proses pembaruan data perlu dilakukan secara berkala, sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dipetakan lebih akurat.
Baca juga : Golkar Jadikan Kantor DPD Tempat Aktivitas Warga
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mendorong Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mempercepat proses graduasi kemiskinan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Langkah tersebut penting agar masyarakat penerima bantuan dapat naik kelas menuju kemandirian ekonomi.
“Kita ingin bansos tidak hanya bersifat perlindungan sementara, tetapi juga mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” kata Muhaimin.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menegaskan, Pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Saifullah Yusuf mengatakan, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan secara rutin untuk mengukur capaian pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara bertahap.
Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pemutakhiran DTSEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melalui penguatan sistem data hingga tingkat desa.
Baca juga : Bidik Juara 3 Di Banten, Raih 15 Persen Suara Nasional
“Kami bersama BPS terus melakukan pemutakhiran data. Saat ini sudah ada lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung melalui aplikasi SiKS-NG dengan dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, Kemensos, dan DTSEN yang dikelola BPS,” ujarnya.
Menurut Saifullah, keterhubungan sistem data tersebut diharapkan mampu mempercepat validasi sekaligus memperkecil potensi kesalahan data penerima bantuan sosial.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengungkapkan, pada penyaluran bantuan sosial triwulan II tahun 2026 terdapat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum menerima bantuan pada triwulan I. Penambahan tersebut disebut sebagai bagian dari hasil pemutakhiran data yang terus dilakukan Pemerintah bersama BPS.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berjanji akan terus melakukan pengkinian DTSEN dengan tingkat akurasi yang lebih baik.
Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,78 persen. Data tersebut menjadi salah satu acuan Pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.
Baca juga : KPK: Pemeriksaan Terhadap Pengusaha Rokok Berlanjut
“Pada triwulan II tahun 2026, jumlah data penduduk yang telah teregistrasi dan direkonsiliasi dengan Dukcapil juga mencapai 289 juta data individu,” ujar Amalia.
Ditegaskan, garis kemiskinan seharusnya dipahami dalam konteks rumah tangga, bukan semata per kapita individu. Menurutnya, pengeluaran masyarakat tidak seluruhnya dapat dihitung secara individual, sehingga pendekatan rumah tangga dinilai lebih relevan dalam mengukur tingkat kesejahteraan.
Dia berharap, pemahaman tersebut dapat membantu masyarakat membaca data kemiskinan secara lebih utuh dan proporsional.
“Garis kemiskinan tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai kemiskinan per kapita per bulan, tetapi harus dilihat per rumah tangga per bulan karena pengeluaran masyarakat tidak seluruhnya dapat diukur secara individu,” katanya. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Senin, 11 Mei 2026 dengan judul "Perkuat DTSEN, Bansos Tepat Sasaran Akurasi Data Kemiskinan Harus Sampai Level Desa"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.