RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) setiap Jumat selama dua bulan ke depan. Keputusan itu diambil setelah penerapan WFH berhasil menurunkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Rakortas membahas evaluasi kebijakan transformasi budaya kerja serta penyiapan paket stimulus triwulan II dan semester II tahun 2026.
Airlangga mengatakan, hasil evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan dampak positif dari penerapan WFH setiap Jumat. Selain membuat pola kerja lebih efisien, kebijakan tersebut juga ikut menekan penggunaan BBM subsidi di masyarakat.
Pemerintah mencatat, penggunaan Pertalite pada April 2026 turun hingga 9 persen. Penurunan itu menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan WFH setiap Jumat yang mulai diterapkan sejak awal April lalu.
“Hasilnya cukup baik. Oleh karena itu, (WFH setiap Jumat) diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan,” ujar Airlangga, dalam keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).
Baca juga : Salat Idul Adha: Presiden di Prancis, Wapres di Istiqlal
Menurut Airlangga, kebijakan lanjutan terkait WFH setiap Jumat akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk untuk sektor swasta. Pemerintah ingin kebijakan tersebut berjalan seragam dan tetap menjaga produktivitas kerja.
Surat Edaran (SE) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Untuk pelaksanaannya, segera diumumkan Kementerian Dalam Negeri untuk ASN dan BP BUMN untuk karyawan perusahaan pelat merah. Sementara, untuk pegawai swasta, imbauan WFH bakal diumumkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Sama seperti penerapan WFH sebelumnya, sejumlah sektor dikecualikan. Seperti layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, dan sektor strategis seperti energi, transportasi, logistik, dan keuangan
Selain mengevaluasi WFH, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi pada semester II-2026. Salah satu stimulus yang disiapkan adalah diskon transportasi pada masa liburan sekolah serta periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
“Mulai dari tarif kereta api, kapal Pelni, penyeberangan ASDP, hingga insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi,” terang Airlangga.
Baca juga : Gaung Tri Sukses Haji dalam Khutbah Arafah
Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah memastikan, Program Magang Nasional akan dilanjutkan mulai Juli 2026. Program tersebut menargetkan 150 ribu peserta dengan dukungan anggaran Rp 4,14 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan program vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program tersebut disiapkan dengan estimasi anggaran Rp 2,12 triliun guna memperkuat kompetensi dan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri ke depan.
“Ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal kedua,” tutup Airlangga.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyatakan, pelaksanaan WFH bagi ASN menunjukkan hasil positif. Secara umum, penerapan WFH di instansi Pemerintah Pusat telah berjalan sesuai kebijakan. Meski begitu, evaluasi kebijakan akan tetap dilakukan secara berkala.
“Catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja,” ujar Rini.
Baca juga : Yaqut Dibawakan Tempe, Noel Santap Nasi Kebuli
Kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN mulai efektif sejak 1 April 2026. Kebijakan itu diambil setelah konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia hingga menembus level 100-117 dolar AS per barel.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah meluncurkan program 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai langkah mitigasi menghadapi dinamika geopolitik global dan gejolak rantai pasok dunia. Selain WFH, Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas, mendorong penggunaan transportasi publik, mengurangi perjalanan dinas, serta memperluas pelaksanaan car free day di daerah.
Pemerintah memperkirakan kebijakan WFH dapat menghemat APBN hingga Rp 6,2 triliun dari pengurangan kompensasi BBM. Sementara, potensi penghematan belanja BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp 59 triliun.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.