RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan para kepala daerah di Jambi agar tetap setia menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan pembangunan daerah.
Pesan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri peringatan Hari Jadi Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 di Kota Jambi, Selasa (2/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan, menyapa Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, serta Wakil Wali Kota Jambi Diza Hasra.
Menurut Zulhas, momentum hari jadi daerah perlu menjadi ajang refleksi bagi para pemimpin untuk menilai sejauh mana amanat Pancasila dan cita-cita para pendiri bangsa telah diwujudkan.
"Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah pembangunan yang kita lakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita luhur para pendiri bangsa," ujar Zulhas.
Baca juga : Menhaj Antar Kepulangan Perdana Jemaah Haji Indonesia
Ketua Umum PAN itu menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar meski telah memasuki lebih dari tiga dekade era reformasi. Di satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun di sisi lain, kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara merata.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan berlandaskan semangat keadilan sosial.
Zulhas menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengembalikan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.
Pemerintah, kata dia, tengah membangun sistem ekonomi yang lebih adil melalui berbagai langkah strategis, termasuk penataan tata kelola ekspor komoditas unggulan nasional seperti crude palm oil (CPO), batubara, dan nikel.
"Kita ingin ekspor komoditas strategis lebih transparan dan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi negara serta rakyat Indonesia," katanya.
Baca juga : Harkitnas 2026, LPI Siap Kawal Pemerintah Jalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
Selain sektor ekspor, pemerintah juga memberi perhatian besar pada akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Zulhas menilai selama ini penyaluran kredit masih banyak dinikmati kelompok usaha besar, sementara UMKM menghadapi bunga pinjaman yang relatif tinggi.
Karena itu, pemerintah mengambil langkah pembenahan dengan menurunkan bunga Program Mekar menjadi maksimal delapan persen dari sebelumnya mencapai 24 persen.
"Kita ingin pelaku usaha kecil mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan lebih murah sehingga bisa berkembang dan meningkatkan produktivitasnya," ujarnya.
Zulhas menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia tidak ingin hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir kelompok.
Melalui konsep ekonomi Pancasila yang berbasis produktivitas, pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar mampu berkarya dan sejahtera di negeri sendiri.
Baca juga : Dimulai Bulan Depan, Jokowi Start Blusukan Dari NTT
"Kekayaan alam Indonesia harus menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ekonomi Pancasila harus terus kita jalankan agar tercipta keadilan ekonomi yang sesungguhnya," tegasnya.
Meski berbagai kebijakan tersebut menghadapi tantangan dan perlawanan dari berbagai pihak, Zulhas meyakini langkah tersebut merupakan bagian dari perjuangan bersama untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.