RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah kuota bantuan bedah rumah bagi Keluarga Berisiko Stunting (KRS) dari usulan awal 2.000 unit menjadi 3.000 unit. Bantuan tersebut difokuskan untuk memperbaiki kualitas hunian keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan penambahan kuota tersebut saat menerima kunjungan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Bantuan bedah rumah diberikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian PKP dan BKKBN untuk mempercepat penanganan stunting melalui perbaikan kualitas tempat tinggal keluarga berisiko.
Wihaji mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan stunting dilakukan secara cepat dan terintegrasi.
"Data kami mencatat ada sekitar 8,1 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Salah satu pemicu utama stunting adalah kondisi rumah yang tidak layak huni, seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi atau jamban yang kurang memadai," ujar Wihaji.
Menurut dia, kondisi hunian menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menekan angka stunting. Karena itu, perbaikan rumah keluarga berisiko menjadi bagian dari intervensi yang dilakukan secara bersama-sama lintas kementerian.
Baca juga : Ketemu Wihaji, Ara Bawa 3.000 Rumah Untuk Percepat Penanganan Stunting
Dalam pengajuan awal, BKKBN mengusulkan sekitar 2.000 unit bantuan bedah rumah. Bantuan tersebut akan disalurkan di sembilan provinsi yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Pegunungan, Aceh, dan Sulawesi Barat.
"Bantuan ini difokuskan pada keluarga dengan kriteria ibu hamil, ibu menyusui, balita atau baduta (bawah dua tahun), serta Pasangan Usia Subur (PUS) berpenghasilan rendah," katanya.
Wakil Menteri Kemendukbangga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan data calon penerima bantuan. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
"Minggu ini kita siapkan data-data yang akan diberikan bantuan bedah rumah. Mohon doanya, tahun ini bisa berjalan," ujarnya.
Ara Tambah Kuota Jadi 3.000 Rumah
Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memutuskan menambah kuota bantuan menjadi 3.000 unit rumah.
Baca juga : DPR: Usut, Beri Sanksi Tegas
"Usulannya 2.000 unit, tetapi kita siapkan 3.000 unit untuk masyarakat tidak mampu yang berisiko stunting. Karena ini tugas mulia dan program strategis Pak Presiden Prabowo, kami dukung sepenuh hati," tegas Maruarar yang akrab disapa Ara.
Ara meminta BKKBN segera menyerahkan data calon penerima bantuan secara by name by address. Dengan begitu, proses verifikasi lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan memastikan bantuan diterima keluarga yang memenuhi kriteria.
Menurut Ara, ketepatan data menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program. Pemerintah ingin bantuan perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas bangunan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap upaya pencegahan stunting.
Aturan Bedah Rumah Dipermudah
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementerian PKP juga melakukan penyederhanaan regulasi. Kementerian berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar sejumlah persyaratan dapat lebih mudah dipenuhi masyarakat.
Salah satunya terkait status kepemilikan lahan. Kini, persyaratan dapat dipenuhi melalui surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan kepala desa atau lurah.
Baca juga : MBG Diprioritaskan Untuk Ibu Hamil Dan Daerah 3T
"Kriteria kerusakan bangunan juga dipermudah. Rumah yang mengalami kerusakan pada satu komponen, seperti atap, lantai atau struktur bangunan, sudah dapat memperoleh bantuan," ujar Ara.
Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat proses pemberian bantuan sekaligus memperluas cakupan keluarga yang dapat memperoleh program perbaikan rumah.
Selain untuk keluarga berisiko stunting, Kementerian PKP juga menyiapkan alokasi bantuan perumahan melalui kolaborasi dengan sejumlah kementerian.
Sebanyak 15.000 unit disiapkan untuk kawasan perbatasan melalui Kementerian Dalam Negeri, 10.000 unit untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui Kementerian Sosial, 8.000 unit bagi keluarga yang terpapar tuberkulosis (TBC) melalui Kementerian Kesehatan, serta 3.000 unit bagi pekerja seni dan budayawan melalui Kementerian Kebudayaan.
Ara menegaskan, kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci untuk menyukseskan program perumahan nasional, termasuk target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kolaborasi menjadi kunci utama dalam menyukseskan program perumahan nasional Presiden Prabowo, termasuk target 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.