MBG Diprioritaskan Untuk Ibu Hamil Dan Daerah 3T

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memperketat pengawasan, sekaligus mempertajam sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai kini, program diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar manfaatnya tepat sasaran.

KEBIJAKAN tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG pada Kamis (6/8/2026).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki tata kelola, juga memastikan program benar-benar menjangkau kelompok prioritas.

“MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Kami melakukan penajaman sasaran, sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal,” kata Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya dikutip Jumat (7/8/2026).

Baca juga : Kemenkum Antisipasi Modus Amankan Aset

Pemerintah, kata Zulhas, mencatat masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat MBG.

Kelompok tersebut kini menjadi prioritas utama karena dinilai berperan penting dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Selain itu, Pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Untuk mendukung pelaksanaan di daerah terpencil, Pemerintah menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku dan insentif sewa SPPG.

“Prioritas kami sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kami targetkan minggu ini bisa dituntaskan. Termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik,” tuturnya.

Baca juga : Pastikan, Suara Rakyat Tak Ada Yang Terbuang

Dalam evaluasi tersebut, Pemerintah juga memvalidasi data penerima manfaat. Hasilnya, ditemukan 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru yang sebelumnya tercatat ganda (double counting). Selain itu, sebanyak 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu direkomendasikan tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.

“Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan,” tegas Zulhas.

Di sisi lain, Pemerintah memperketat pengawasan keamanan pangan. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sebanyak 8.185 SPPG yang belum memenuhi ketentuan saat ini sedang ditertibkan. Pemerintah menegaskan, SPPG yang tidak memenuhi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan akan ditutup secara permanen.

Baca juga : Pariwisata Dan Investasi Mesin Utama Ekonomi

Ketentuan SLHS juga diberlakukan bagi pondok pesantren penyelenggara MBG. Pesantren dengan lebih dari 1.000 santri diperbolehkan mengelola dapur sendiri sepanjang memenuhi seluruh standar higiene dan sanitasi.

Sementara, pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 akan dilayani melalui SPPG sesuai mekanisme yang akan diatur Badan Gizi Nasional (BGN).

“Pesantren yang santrinya di atas 1.000 boleh membuat dapur sendiri, tetapi syaratnya harus memenuhi SLHS. Prinsipnya tetap sama, standar kesehatan dan keamanan pangan harus kita jaga,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.