RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 42,6 gigawatt (GW) hingga 2034. Target tersebut menjadi bagian dari rencana penambahan kapasitas pembangkit nasional sekitar 70 GW yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, porsi pembangkit EBT dalam rencana tersebut mencapai sekitar 62 persen. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Pada RUPTL ini sekitar 62 persen, sekitar 42,6 gigawatt, ini merupakan target kita untuk meningkatkan pasokan energi, khususnya energi baru dan terbarukan,” ujar Yuliot saat membuka IndoEBTKE Convention and Exhibition (ConEx) 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Baca juga : Wamen ESDM Resmikan Proyek Gasifikasi Batubara Di Kaltim, Buka Jalan Hilirisasi
Menurut dia, pengembangan EBT menjadi semakin penting di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Gangguan tersebut dapat berdampak pada kenaikan harga energi, inflasi, peningkatan biaya produksi, hingga membengkaknya beban subsidi dan kompensasi energi.
Karena itu, Pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi bersih sebagai bagian dari agenda prioritas nasional. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Asta Cita untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada energi.
Selain meningkatkan kapasitas pembangkit EBT, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat transisi energi. Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan bahan bakar nabati B50, percepatan penggunaan kendaraan listrik, pembangunan jaringan gas, serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG.
Baca juga : Subsidi Energi 2027 Bengkak Jadi 272 T
Pemerintah juga melihat potensi besar pengembangan energi dari sampah perkotaan melalui teknologi waste to energy. Sampah dapat diolah menjadi listrik, biomassa, maupun bahan bakar minyak terbarukan sekaligus menjadi salah satu solusi untuk mengurangi persoalan lingkungan.
Yuliot mengatakan pengembangan EBT tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pembangunan ekosistem dan rantai pasok yang terintegrasi agar percepatan energi bersih tidak menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi dan produk impor.
“Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita membangun ekosistem energi baru terbarukan. Jadi, kita harus melihat rantai pasok yang harus terintegrasi,” katanya.
Baca juga : Innalillahi, Mantan Sekjen ESDM Rida Mulyana Meninggal Dunia Di Usia 63
Menurut Yuliot, integrasi tersebut harus mencakup ketersediaan bahan baku, pengembangan industri manufaktur, penguasaan teknologi, hingga penyediaan sumber daya manusia. Tanpa ekosistem yang terhubung, rantai pasok industri energi bersih dinilai berpotensi terputus.
Indonesia sendiri memiliki sejumlah sumber daya mineral yang dapat mendukung pengembangan industri energi bersih, seperti bauksit, nikel, silika, dan tembaga. Sumber daya tersebut dapat menjadi fondasi bagi pengembangan industri panel surya, baterai, dan berbagai teknologi energi bersih lainnya.
Melalui IndoEBTKE ConEx 2026, Pemerintah berharap kolaborasi antara pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan pengembangan EBT. Penguatan ekosistem energi bersih diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian target RUPTL, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional menuju Indonesia 2045.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.