RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional. Mulai dari modernisasi armada perikanan, pembangunan sentra industri garam, pengembangan budidaya ikan darat, hingga pembangunan tambak udang terintegrasi.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketergantungan impor, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas Pemerintah, mengingat besarnya potensi Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas Pemerintah karena memiliki peran strategis,” kata Qodari dalam konferensi pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sektor Kelautan dan SMK Go Global di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, Pemerintah kini mempercepat berbagai program yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu program yang disiapkan adalah modernisasi armada perikanan. Pemerintah menargetkan modernisasi 4.582 unit kapal hingga 2029 dengan total anggaran Rp 125,5 triliun.
Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2026. Tahun ini, Pemerintah menargetkan pembangunan 50 unit kapal perikanan berukuran 30 gross tonnage (GT).
Baca juga : KLH Segel 21 Badan Usaha, 335 Perusahaan Diverifikasi
Secara keseluruhan, kapal yang akan dikembangkan terbagi dalam 11 kategori dengan 43 variasi ukuran dan spesifikasi. Mulai dari kapal pukat cincin, gillnet, handline, rawai, hingga kapal pengangkut dan pengolahan hasil perikanan.
Qodari mengatakan, modernisasi armada diharapkan dapat menggerakkan industri dalam negeri sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong transfer teknologi. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu menyerap hingga 89 ribu tenaga kerja.
Selain itu, modernisasi armada diproyeksikan meningkatkan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun. Pendapatan nelayan juga ditargetkan bertambah Rp 20,6 triliun per tahun.
“Pemerintah juga menargetkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar Rp 1,8 triliun per tahun,” tutur Qodari.
Program kedua adalah pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN). Salah satu lokasi yang tengah disiapkan berada di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Kawasan tersebut memiliki luas sekitar 2.000 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp 2 triliun. Pembangunannya diharapkan dapat memperkuat produksi garam nasional sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Baca juga : Pemutakhiran Data Parpol Perkuat Konsolidasi Demokrasi
Pemerintah menargetkan produksi garam nasional meningkat menjadi 2,5 juta ton pada 2026, dari sebelumnya sekitar 1 juta ton. Produksi tersebut kemudian ditargetkan mencapai 3,5 juta ton pada 2027 dan 5 juta ton pada 2029.
Sejalan dengan peningkatan produksi, Pemerintah menargetkan impor garam terus berkurang. Dari sekitar 2,6 juta ton saat ini menjadi 2 juta ton pada 2026, kemudian 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai nol pada 2029.
Qodari mengakui ketergantungan terhadap garam impor menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Ini realita pahit kita, ternyata selama ini kita impor garam walaupun kita negara kepulauan dengan panjang pantai mungkin terbanyak di dunia,” ujarnya.
Selain sektor kelautan, pemerintah juga mengembangkan program budidaya ikan darat. Pada 2026, pemerintah menargetkan pengembangan budidaya di 4.000 lokasi di berbagai daerah.
Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan nasional sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga : Tim Task Force Hanura Bakar Semangat Kader
Pengembangan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan, penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran. Hingga saat ini, program tersebut telah dikembangkan di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Komoditas utama yang dikembangkan adalah lele dan nila. Kedua jenis ikan tersebut dipilih karena relatif mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan singkat, serta permintaan pasar yang tinggi.
Program berikutnya adalah pembangunan tambak udang terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF) di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Hingga 29 Juli 2026, pembangunan fisik kawasan tersebut telah mencapai 10 persen. Proyek tersebut didukung lebih dari 300 unit alat berat dan melibatkan tenaga kerja lokal. KPJ
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Kamis, 3 September 2026 dengan judul "Majukan Sektor Kelautan & Perikanan Pemerintah Modernisasi Armada Nelayan & Bangun Sentra Industri"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.