RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) hadir dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) di Jeddah, Arab Saudi, pada 29-30 September 2026. Dalam acara itu, BPS memperkuat kerja sama statistik dengan Turki, Arab Saudi dan Mesir melalui sejumlah pertemuan bilateral.
Forum tersebut dihadiri para pimpinan 57 National Statistical Office (NSO) negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan pandangan mengenai pengembangan statistik, sekaligus berbagi pengalaman transformasi statistik nasional.
Delegasi BPS dipimpin Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Sonny juga menjadi pembicara dalam tiga sesi persidangan. Materi yang disampaikan meliputi modernisasi statistik penduduk dan perumahan, persiapan implementasi System of National Accounts 2025 (SNA 2025), serta pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 6 mengenai air bersih dan sanitasi.
Siapkan Sensus Penduduk 2030
Dalam pembahasan statistik penduduk dan perumahan, Sonny memaparkan transformasi sistem statistik Indonesia yang semakin mengarah pada pemanfaatan data terintegrasi. Teknologi dan data administrasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Namun, BPS tetap memperkuat survei dan verifikasi lapangan untuk menjaga akurasi serta kualitas statistik.
Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Sensus Penduduk 2030. BPS berencana memanfaatkan register penduduk dan data administrasi sebagai basis statistik kependudukan yang dilengkapi survei, verifikasi lapangan, serta mekanisme penjaminan kualitas.
Baca juga : Kalau Khawatir Tidak Masuk Parlemen, Golkar Undang Politisi Nonparlemen Gabung
Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan sistem statistik kependudukan yang lebih terintegrasi sekaligus memungkinkan pembaruan data secara berkelanjutan.
“Transformasi statistik kependudukan tidak hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana memastikan data administrasi dapat terintegrasi dan tetap melalui proses verifikasi serta penjaminan kualitas,” ujar Sonny dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).
Pada sesi berikutnya, BPS menyampaikan perkembangan persiapan Indonesia menerapkan SNA 2025. Saat ini, proses implementasi masih berada pada tahap asesmen dan persiapan, termasuk penelaahan metodologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur statistik.
Pembaruan sistem neraca nasional diperlukan agar statistik ekonomi mampu merekam perubahan struktur produksi, pola konsumsi dan dinamika ketenagakerjaan secara lebih komprehensif.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah aktivitas ekonomi informal yang belum sepenuhnya tercermin dalam kerangka SNA 2008.
Untuk memperkuat pengukuran tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023. Studi tersebut memperkirakan nilai jasa rumah tangga yang tidak dibayar setara dengan sekitar 13,63 persen dari PDB Indonesia pada 2023.
Baca juga : Rampungkan Pembentukan DPRt, PAN Jawa Tengah Fokus Perekrutan Saksi TPS
“Temuan ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang selama ini relatif belum terlihat dalam statistik konvensional. Pengukuran aktivitas tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan statistik ekonomi ke depan,” kata Sonny.
Ukur Akses Air dan Sanitasi
Dalam pembahasan SDGs Tujuan 6, BPS berbagi pengalaman Indonesia dalam mengukur akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi.
Pengukuran dilakukan antara lain melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data tersebut menjadi salah satu sumber penting untuk memantau perkembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Namun, BPS menilai integrasi dengan berbagai sumber data lain tetap diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kualitas dan keberlanjutan layanan air minum serta sanitasi.
“Susenas menjadi salah satu sumber penting untuk melihat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun, integrasi berbagai sumber data tetap diperlukan agar pengukuran pembangunan dapat dilakukan secara lebih komprehensif,” ujar Sonny.
Baca juga : Menengok IT Wayame, Nadi Energi Maluku-Papua
Di sela persidangan, BPS juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan lembaga statistik dan institusi internasional.
Pertemuan dilakukan dengan Presiden Turkish Statistical Institute (TurkStat), Presiden General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Kepala Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, serta pimpinan Islamic Development Bank (IsDB).
Sejumlah agenda kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan statistik halal, penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) syariah, sinkronisasi data ekspor-impor untuk mengantisipasi masalah under invoicing, hingga pengembangan metode penghitungan kemiskinan multidimensi. BCG
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Senin, 5 Oktober 2026 dengan judul "Hadir Di Forum Statistik OKI BPS Kerja Sama Dengan Turki, Saudi Dan Mesir"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.