BREAKING NEWS
 

Ubah Paradigma Mitigasi Bencana

Bima Arya Minta Pemda Bangun Budaya Antisipatif

Reporter : SUSILO YEKTI
Editor : WIDIA SAPUTRA
Kamis, 8 Oktober 2026 06:55 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menjadi keynote speaker pada Kegiatan 3rd SENANDIKA (Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta) 2026 bertajuk Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir, yang berlangsung secara hybrid dari Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Banten, Rabu (7/10/2026). Foto: Kemendagri

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengubah cara pandang dalam menghadapi bencana.

Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya mengandalkan kecepatan saat bencana terjadi, tetapi harus dimulai jauh sebelumnya melalui mitigasi, kesiapsiagaan dan perencanaan pembangunan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana.

“Saya mengalami banyak hal. Ketika menjadi wali kota 10 tahun sudah merasakan bagaimana harus bergerak cepat ketika bencana. Pernah mengalami banjir, longsor, angin puting beliung dan sebagainya. Bersama-sama kepala daerah lain, selalu dilatih untuk meningkatkan respons cepat. Kita semakin baik,” ujar Bima.

Hal itu disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara kegiatan 3rd SENAN DIKA (Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta) 2026 bertajuk “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana”, yang berlangsung secara hibrida dari Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Banten, Rabu (7/10/2026).

Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya kepala daerah memahami karakteristik, kebutuhan dan risiko kebencanaan di wilayah masing-masing. Setelah pemetaan dilakukan, Pemda perlu menyusun kebijakan yang mengedepankan paradigma responsif dan antisipatif dalam menghadapi bencana.

Baca juga : Semua Kader Diminta Solid, PAN Targetkan Masuk 3 Besar Di Pemilu 2029

Mantan Wali Kota Bogor itu mengatakan, Indonesia sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan reaktif dalam menghadapi bencana.

Berbagai pengalaman menghadapi bencana besar. Termasuk tsunami Aceh, kemudian mendorong pemerintah memperkuat kapasitas fast response, kondisi darurat, dan tanggap darurat.

Penguatan kapasitas tersebut antara lain ditandai dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Adsense

Menurut Bima, kemampuan Pemerintah merespons bencana secara cepat kini semakin baik. Namun, kemampuan respons cepat saja tidak cukup untuk menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.

Karena itu, Pemda perlu membangun paradigma antisipatif dengan memasukkan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat.

Baca juga : Bentuk 217 DPRt Dalam 6 Hari, PKB Banyuwangi Yakin Menangkan Pemilu 2029

Bima mencontohkan Jepang yang telah membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa. Masyarakat dibekali pengetahuan mengenai langkah-langkah keselamatan.

Termasuk berlindung di bawah meja saat gempa serta menyiapkan disaster kit yang berisi kebutuhan darurat, seperti senter, obat-obatan dan pakaian.

Menurutnya, paradigma antisipatif juga harus tercermin dalam penggunaan anggaran daerah. Pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur, tetapi juga harus memperhitungkan kebutuhan mitigasi dan ketahanan terhadap bencana.

“Seberapa besar APBD itu mengalokasikan untuk tata ruang yang resiliensi terhadap bencana. Bangunan tahan bencana itu ada nggak? Trotoar, pedestrian, meeting point untuk evakuasi, edukasi untuk bencana. Itu ada nggak?” tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang telah berulang kali menghadapi bencana, tetapi memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. Salah satu upayanya dilakukan dengan memasukkan mitigasi bencana dalam APBD sehingga tersedia alokasi anggaran untuk berbagai kebutuhan kebencanaan.

Baca juga : Pertamina Grand Prix of Indonesia Dari Sponsorship ke Global Branding

Dia menekankan, penguatan paradigma antisipatif harus dimulai sejak tahap perencanaan dan dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Integrasi diperlukan agar perencanaan, anggaran, dan indikator penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri. SSL

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Kamis, 8 Oktober 2026 dengan judul "Ubah Paradigma Mitigasi Bencana Bima Arya Minta Pemda Bangun Budaya Antisipatif"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense